Anies Baswedan Sebut Proyek Food Estate Tidak Berpihak pada Rakyat hingga Singgung Kerusakan Lingkungan

AYOJAKARTA.COM – Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan baru-baru ini membahas tentang food estate dalam acara Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat pada Selasa (26/12/2023).

Anies Baswedan menilai bahwa proyek food estate yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berpihak kepada rakyat.

Maka dari itu, Anies Baswedan akan membuat program Contract Farming jika terpilih menjadi presiden.

“Kami lebih mendorong bukan food estate tapi jaminan pembelian panen atau disebut dengan contract farming,” kata Anies dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Rabu (27/12/2023).

Baca Juga: Ganjar Pranowo Janjikan Program 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana Demi Berantas Kemiskinan

Anies menjelaskan program Contract Farming akan membuat petani lebih tenang ketika menanam.

Sebab, para petani sudah tahu berapa harga jual untuk hasil panen yang mereka karena ambang batas dan bawah sudah diatur.

“Petani menanam, merawat sampai panen, dan kita berkontrak untuk membeli hasil panen mereka selama lima tahun. Jadi petani-petani itu ketika menanam tenang. Karena dia tahu nanti harga jualnya dan ada ambang bawah dan ambang batas,” jelasnya.

Menurut Anies, dana untuk proyek seperti food estate akan dialokasikan untuk korporasi hingga membuat lahan baru.

Oleh sebab itu, Anies memandang masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari proyek food estate.

Selain itu, Anies juga menyinggung program seperti food estate akan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

Baca Juga: Pencairan BLT El Nino 2023 Sudah Hampir Seratus Persen, Anda Sudah Terima?

Sehingga, Anies merasa kebijakan tersebut harus diganti dengan yang lebih berpihak pada rakyat.

“Kalau kita gunakan seperti food estate, apa yang terjadi? Dana itu dialokasikan untuk korporasi, membuka lahan baru, mereka menanam baru. Petani kita yang sudah beregenerasi tidak mendapatkan faedahnya, tidak mendapat manfaat,” ujarnya.

“Plus potensi kerusakan lingkungannya besar. Karena itulah kita merasa ini adalah kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kebanyakan, itu yang harus digeser,” tutupnya.***