Waspada! Kembali Terjadi Modus Klik APK Jadi Anggota PPS Pemilu, Bisa Bikin Rekening Terkuras

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau kepada masyarakat untuk dapat waspada terhadap modus penipuan dengan nama file PPS Pemilu 2024 melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp (WA).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau kepada masyarakat untuk dapat waspada terhadap modus penipuan dengan nama file PPS Pemilu 2024 melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp (WA).

AYOJAKARTA.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau kepada masyarakat untuk dapat waspada terhadap modus penipuan yang marak terjadi saat ini.

Adapun modus penipuan yang saat ini kembali terjadi adalah terkait kiriman file aplikasi (APK) dengan nama file PPS Pemilu 2024 melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp (WA).

Sebelumnya sempat ada modus penipuan dengan file APK kiriman undangan yang marak terjadi, dan kini kembali terjadi dengan modus yang sama namun file yang berbeda.

Himbauan tersebut diinformasikan oleh pihak OJK melalui laman akun resmi Instagram, yakni @ojkindonesia.

Baca Juga: Cara Menghindari Modus Penipuan File APK WhatsApp di HP Android Samsung, Simak Selengkapnya di Sini!

“Pelaku mengirimkan file APK palsu yang sebenarnya berisi aplikasi (APK) berbahaya yang jika diunduh kemudian diinstal bisa mengambil data pribadi dan menguras rekening korban,” tulis @ojkindonesia.

Lebih lanjut, atas himbauan tersebut, maka OJK berharap agar masyarakat Indonesia tidak membuka file atau link yang dikirimkan orang orang yang tidak dikenal tersebut.

“Hati-hati ya Sobat! Jangan pernah membuka file atau link yang dikirimkan dari orang tidak dikenal,” lanjut tulis akun @ojkindonesia.

Di samping itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga turut menghimbau bahwasanya file APK yang beredar terkait PPS Pemilu 2024 merupakan modus penipuan.

Baca Juga: Hati-Hati! Inilah Perbedaan Orang yang Tulus dan Cuma Modus, Mana yang Lebih Sering Kamu Temui?

“Beredar sebuah pesan berantai pada platform WhatsApp berisi file aplikasi android berekstensi APK. File tersebut diberi nama PPS PEMILU 2024," dikutip AyoJakarta.com melalui laman kominfo.go.id.

Kemenkominfo juga menginformasikan bahwa file APK yang saat ini kembali beredar di tengah-tengah masyarakat tersebut sama dengan file undangan yang sebelumnya sempat terjadi, dan hal ini merupakan modus penipuan.

Apabila nantinya masyarakat melakukan unduh atau install file tersebut, maka aplikasi tersebut akan meminta untuk dapat akses pesan singkat (SMS).

pelaku sebelumnya disebutkan telah memegang username dan password mobile banking korban dari kebocoran data.

Baca Juga: Waspada! Modus Penipuan Online Berkedok Kurir, Jangan Klik Foto Paket dalam Bentuk File APK di WhatsApp

Nah, dengan begitu nantinya pelaku dapat mengakses atau dapat membaca kode One Time Password (OTP) yang mana biasanya dikirimkan melalui SMS untuk mengakses mobile banking dan nantinya dapat mengambil semua tabungan korban.

“Untuk menghindari risiko seperti ini, masyarakat disarankan untuk memasang aplikasi hanya dari toko aplikasi resmi, seperti Google Play Store atau App Store,” tutupnya.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# PPS Pemilu
# APK
# rekening
# Modus

News Update

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.