Aturan Baru PKH atau Program Keluarga Harapan Tahun 2024, Hanya 3 Komponen yang Dapat Bantuan?

Salah satu bantuan sosial atau bansos yang cair ini adalah PKH. PKH atau Program Keluarga Harapan adalah program dari Kementerian Sosial.
Salah satu bantuan sosial atau bansos yang cair ini adalah PKH. PKH atau Program Keluarga Harapan adalah program dari Kementerian Sosial.

AYOJAKARTA.COM – Bulan Januari tahun 2024 ada beberapa bantuan sosial yang mulai cair untuk warga.

Salah satu bantuan sosial atau bansos yang cair ini adalah PKH. PKH atau Program Keluarga Harapan adalah program dari Kementerian Sosial.

Tetapi ternyata untuk tahun 2024 ini PKH atau Program Keluarga Harapan mengalami perubahan ketentuan penerimanya.

Apa sajakah perubahan aturan ketentuan penerima Program Keluarga Harapan di tahun 2024? Berikut informasi selengkapnya dikutip AyoJakarta.com dari YouTube INFO BANSOS:

Bantuan Program Keluarga Harapan ini dikhususkan untuk keluarga yang miskin atau di bawah garis kemiskinan dengan beberapa komponen dan kategori.

Bila KPM tidak memenuhi salah satu komponen dan sedikitnya satu kategori, maka bantuan tersebut tidak berjalan atau berhenti diberikan.

Komponen yang pertama adalah komponen kesehatan. Di dalam komponen kesehatan ini ada 2 kategori.

Baca Juga: Selain Bansos PKH dan BPNT, Pemerintah Cairkan Bansos Tambahan hingga Rp1 Juta, Begini Cara Mendapatkannya!

Kategori yang pertama dari komponen kesehatan adalah ibu hamil atau nifas. Kategori yang kedua adalah anak usia dini.

Kategori ibu hamil ini yang terbayarkan biayanya adalah kehamilan kedua. Jadi untuk ibu yang hamil ketiga tidak menjadi komponen lagi.

Kategori anak usia dini adalah anak usia 0 hingga 6 tahun. Apabila anak berusia 6 tahun lebih satu hari sudah tidak termasuk lagi ke dalam kategori anak usia dini. Hanya anak pertama dan kedua yang mendapatkan bantuan PKH.

Komponen yang kedua adalah komponen pendidikan. Di dalam komponen pendidikan adalah anak sekolah yang terdaftar dalam DAPODIK di jenjang SD hingga SMA.

Baca Juga: Ini Dia 4 Jenis Bansos yang Cair Bulan Januari 2024 dari Kemensos

Komponen yang ketiga adalah komponen kesejahteraan sosial. Kategori yang ada di komponen ini adalah penyandang disabilitas berat dan lansia.

Bantuan yang diberikan untuk lansia adalah 2.400.000 rupiah per tahunnya. Penyandang disabilitas berat juga mendapatkan biaya yang sama.

Namun, ada persyaratan untuk penyandang disabilitas berat, yaitu sudah terdaftar di sistem dengan nama dan jenis disabilitasnya maupun dengan pendamping sosialnya.

Jadi, tidak semua penyandang disabilitas berat mendapatkan bantuan. Ada ketentuan penyandang disabilitas berat yang sudah tidak bisa bergerak atau beraktivitas tanpa bantuan orang di sekitarnya.

Baca Juga: Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar atau Bansos PIP Dipastikan Akan Cair, Ini Jadwal dan Kategori KPM-nya

Itulah berita tentang aturan baru PKH atau Program Keluarga Harapan tahun 2024.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Program Keluarga Harapan
# PKH
# 2024

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.