AYOJAKARTA.COM - Berikut informasi terkait bansos tambahan Pemerintah Cadangan Beras Pemerintah (CBP 10 kg) yang terpaksa harus dihentikan penyalurannya mulai tanggal 8 Februari 2024.
KPM PKH dan BPNT harus bersabar karena penyaluran bantuan CBP 10 kg dihentikan sementara dikarenakan bertepatan dengan pemilu 2024 tanggal 14 Februari 2024.
Penghentian penyaluran bantuan beras CBP 10 kg selama satu minggu tanggal 8-14 Februari dan akan dilanjutkan setelah Pemilu sehingga proses pemutakhiran data penerima dan verifikasi KPM yang layak menerima bantuan akan dapat segera terselesaikan.
Baca Juga: Soal Politisasi Bansos, Mahfud MD: Bapaknya Cawapres Tidak Boleh Bagi-bagi Bansos
Pemerintah kembali menyalurkan bansos Cadangan Beras Pemerintah (CBP 10kg) kepada 22 juta keluarga penerima manfaat yang masuk dalam data kemiskinan ekstrem P3KE Kemenko PMK untuk periode salur Januari-Maret 2024.
Kemensos RI bersama dengan Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog fokus menyalurkan bantuan berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 10 kg di beberapa wilayah untuk para KPM yang juga menerima bansos PKH dan BPNT 2024.
Penyaluran CBP 10 kg pertama di tahun 2024 di bulan Januari tepatnya bersamaan dengan kunjungan kerja Presiden Jokowi sekaligus melakukan pengecekan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Gumilir, Cilacap, Jawa Tengah (2/1/24) (2/1/24).
Untuk penyaluran di Bulan Februari 2024 ini terpantau beberapa daerah juga sudah menerima penyaluran bansos beras CBP 10 kg.
Contohnya di Desa Petahunan Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang juga sudah menerima CBP 10 kg pada tanggal 1 Februari 2024.
Kota Solo juga telah menerima bantuan beras CBP 10 kg kepada lebih dari 40 ribu KPM yang layak sebagai penerima bantuan.
Baca Juga: Bambang Pacul Ungkap Pemilu 2024 Tidak Normal, Sentil Habis Pembagian Bansos!
Pihak Kemensos RI dan Bapanas tetap mempercayakan agen penyalur untuk bansos beras 10 kg ini adalah PT Pos Indonesia.
Jika KPM dinyatakan layak sebagai penerima CBP 10 kg maka pihak PT Pos Indonesia akan mengirimkan undangan resmi barcode yang diterima oleh masing-masing KPM.
Undangan resmi dari PT Pos Indonesia tersebut yang nantinya akan dibawa oleh KPM saat pengambilan bantuan CBP 10 kg selain juga membawa berkas lainnya seperti E-KTP dan KK sesuai dengan jadwal pengambilan di masing-masing kantor pos cabang kecamatan terdekat.
Penyaluran bansos beras CBP 10 kg bukan hanya bertempat di kantor pos cabang kecamatan atau kota, tetapi juga dilakukan di titik-titik komunitas seperti di kantor kelurahan atau desa jika penerima Bansos relatif tinggi.
Transporter PT Pos Indonesia juga akan mengantarkan bantuan beras CBP 10 kg Jika KPM berhalangan hadir dikarenakan sakit menahun, penyandang disabilitas dan lansia langsung ke rumah domisili masing-masing.
Lalu siapa saja yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan beras 10 kg?
Untuk penerima bantuan CBP diprioritaskan bagi keluarga penerima manfaat yang terdata dalam DTKS Kemensos RI dan masuk dalam golongan keluarga rentan miskin atau mengalami kemiskinan ekstrem menurut data P3KE Kemenko PMK.
Padanan ketiga data dari DTKS Kemensos RI, Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) yang diadakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan juga data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) Kemenko PMK sebagai penentu penetapan penerima bantuan beras pangan 10 kg.
Untuk penyaluran di bulan Februari ini, Dilansir AyoJakarta.com dari unggahan video di kanal YouTube Diary Bansos (8/2/24) bantuan beras CBP 10 kg harus dihentikan sementara waktu terkait adanya Pemilu 2024 selama kurang lebih enam hari sejak tanggal 8 Februari sampai 14 Februari 2024.
Selain itu, pihak Bapanas juga masih terus melakukan pemutakhiran data terbaru dari para KPM yang nantinya dinyatakan layak menerima CBP 2024.
Untuk penyaluran periode Januari 2024, disebut penyaluran CBP 10 kg belum tersalurkan sepenuhnya dan merata kepada 22 juta KPM karena validasi dan verifikasi data KPM belum selesai 100%.
Seperti yang telah dijelaskan oleh Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi, di mana sekarang masih terus dilakukan verifikasi data agar saling sinkron antara data DTKS Kemensos RI dengan P3KE Kemenko PMK terbaru.
Proses validasi data diestimasikan dalam waktu 1-2 minggu ke depan dapat segera tuntas sehingga saat proses penyaluran bansos CBP 10 kg yang akan dilanjutkan setelah Pemilu 2024 di bulan Februari sudah sesuai dengan data kelayakan penerima terbaru yang valid san akurat.
Oleh karena itu, bagi KPM yang belum mengetahui apakah menerima bansos CBP 10 kg atau tidak maka dapat menanyakan secara langsung kepada pendamping PKH desa masing-masing atau pemerintah desa terkait baik RT, RW, pihak aparatur kelurahan atau desa atau Dinas Sosial Kecamatan di masing-masing wilayah domisili.
Itulah informasi terkait dengan penghentian sementara bansos beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 10 kg di bulan Februari 2024. Semoga bermanfaat! ***

Share this article
Dikabarkan banyak KPM kecewa karena bansos beras CBP 10kg dihentikan per hari ini 8 Februari, benarkah?