Kapan Gaji KPPS Pemilu 2024 Akan Cair? Cek Jadwal Pencairannya Berikut Ini!

Ilustrasi pencairan uang bansos
Ilustrasi pencairan uang bansos

AYOJAKARTA.COM - Jelang Pemilu 2024, KPU telah melantik 5,7 juta anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan bertugas membantu jalannya pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing wilayah di seluruh Indonesia.

KPPS sendiri ketika bekerja nanti akan mendapat gaji yang jumlahnya telah diatur oleh KPU.

Dimana jumlah gaji yang akan diterima para anggota KPPS di Pemilu 2024 ini naik dari jumlah gaji KPPS di Pemilu 2019 lalu.

Baca Juga: Wajib Tahu! Berikut Tugas Anggota KPPS Sebelum dan Sesudah Pemungutan Suara Serta Gaji yang Didapatkan

Untuk gaji yang diterima oleh anggota KPPS mulai dari Ketua adalah sebesar Rp 1,2 juta, sedangkan anggotanya mendapatkan gaji sebesar Rp 1,1 juta.

Nominal tersebut naik dari yang sebelumnya di tahun 2019 lalu untuk anggota mendapatkan gaji sebesar Rp 550 ribu dan untuk anggota mendapatkan gaji sebesar Rp 500 ribu.

Para anggota KPPS sendiri akan bekerja mulai selama 1 bulan dimulai dari tanggal dilantiknya yaitu 25 Januari 2024 hingga nanti 25 Februari 2024.

Baca Juga: Kamu Petugas KPPS? Begini Tutorial Menggunakan Aplikasi Sirekap Mobile dan Link Downloadnya

Lantas kapankah gaji para petugas KPPS Pemilu 2024 akan diberikan?

Sebelum kita mengetahui kapan para petugas KPPS mendapatkan pencairan gaji, mari kita simak dulu tugas-tugas yang wajib dikerjakan oleh para petugas KPPS.

Meski memiliki masa kerja selama satu bulan, namun petugas KPPS tidak selalu bekerja setiap hari.

Baca Juga: Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal dalam Pemilu 2019, Ini Langkah Mitigasi yang Dilakukan pada Pemilu 2024

Melainkan akan lebih difokuskan pada hari H pelaksanan Pemilu 2024 yaitu tanggal 14 Februari 2024.

Untuk lebih jelasnya, berikut tugas dari anggota KPPS Pemilu 2024 dikutip dari situs resmi Pemerintah Kotamobagu Desa Bungko, Senin (12/2/2024):

- Mengumumkan daftar pemilih tetap

- Melaksanakan pemungutan suara di TPS

- Melaksanakan perhitungan suara di TPS

- Membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan suara

- Menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan suara kepada PPS

Baca Juga: 2 Contoh Tugas KPPS Setelah Selesai Pemilu, Ternyata Masih Menjaga Surat Suara dengan Baik Lho! Caranya?

Jika tugas dan masa jabatan telah selesai tentunya para petugas KPPS akan bertanya kapan pencairan gaji yang menjadi hak mereka turun.

Dalam aturan yang dibuat KPU, memang tidak tertulis secara jelas tanggal pasti pencairan gaji petugas KPPS.

Namun gaji KPPS di dalam aturan tersebut dijelaskan akan dibagikan jika masa jabatan dan tugas telah selesai.

Baca Juga: Contoh Tugas KPPS di Pemilu 2024 Berdasarkan Angka, Beda Nomor Ternyata Beda Fungsi

Maka bisa dipastikan bahwa pemberian gaji petugas KPPS kemungkinan akan dilakukan setelah tanggal 25 Februari 2024 atau setelah pelaksanaan Pemilu 2024 berakhir.

Nah itulah penjelasan terkait kapan gaji petugas KPPS turun. Semoga bermanfaat.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# petugas
# Pemilu 2024
# TPS
# KPPS
# gaji

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.