Info KIP Kuliah 2024 Semester 2, 4, 6, 8 Fix Cair Awal Maret? Cek Skema Pencairan, Siap-Siap Dapat Rp1,4 Juta

KIP Kuliah 2024 memberikan berbagai fasilitas kepada mahasiswa penerima bantuan KIP Kuliah baik melalui jalur SNBP maupun UTBK SNBT.
KIP Kuliah 2024 memberikan berbagai fasilitas kepada mahasiswa penerima bantuan KIP Kuliah baik melalui jalur SNBP maupun UTBK SNBT.

AYOJAKARTA.COM — Pencairan KIP Kuliah semester genap (2, 4, 6, 8) sudah sangat ditunggu oleh mahasiswa PTN atau PTS yang dinyatakan sebagai penerima bantuan KIP Kuliah tahun akademik 2023/2024.

KIP Kuliah semester 2, 4, 6, dan 8 akan cair dan diprediksi terjadi di bulan Maret 2024 seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga pihak PTN atau PTS sudah mengajukan usulan penerima bantuan kepada Puslapdik. 

Walaupun, untuk kepastian pencairan dana KIP Kuliah 2024 masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kemendikbudristek dan Kemenag RI.

Sebagai informasi, KIP Kuliah merupakan program bantuan pendidikan uang diberikan Pemerintah khususnya lulusan SMA, SMK atau sederajat.

Program KIP Kuliah diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu akan tetapi ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

KIP Kuliah 2024 memberikan berbagai fasilitas kepada mahasiswa penerima bantuan KIP Kuliah baik melalui jalur SNBP maupun UTBK SNBT.

Di antaranya, gratis pendaftaran UTBK SNBT, uang pendidikan pembayaran UKT sesuai akreditasi program studi, biaya hidup sesuai kluster, dan uang pendidikan apabila mengambil profesi.

Terkait uang pendidikan, penerima bantuan KIP Kuliah 2024 akan mendapatkan nominal bantuan sesuai Akreditasi prodi.

Baca Juga: Daftar KIP Kuliah 2024 Bisa Memperkecil Peluang Lolos SNBP dan SNBT? Ini Jawabannya!

Rinciannya sebagai berikut:

- Nominal bantuan maksimal Rp2,4 juta untuk akreditasi C.

- Nominal bantuan maksimal Rp4 juta untuk akreditasi B.

- Nominal bantuan maksimal Rp8 juta untuk akreditasi A non Kedokteran.

- Nominal bantuan maksimal Rp12 juta untuk akreditasi A Kedokteran.

Bagi penerima KIP Kuliah 2024 yang termasuk ke dalam skema pencairan biaya hidup, maka akan mendapatkan pencairan uang non tunai masuk ke rekening bank Himbara sesuai dengan kluster yang ditetapkan.

Baca Juga: Ramalan Hard Gumay: Akan Ada 2 Pesawat Jatuh pada Bulan Juni 2024, Ini Ciri dan Prediksi Lokasinya

Nominal pencairan biaya hidup dapat dirinci sebagai berikut:

- Kluster 1 sebesar Rp800 ribu

- Kluster 2 sebesar Rp900 ribu

- Kluster 3 sebesar Rp1,1 juta

- Kluster 4 sebesar Rp 1,25 juta

- Kluster 5 sebesar Rp1,4 juta

Lalu kapan bantuan KIP Kuliah 2023 semester 2, 4 , 6, 8 akan dicairkan?

Estimasi pencairan dana KIP Kuliah semester genap tahun 2024 ini jika mengacu pada pencairan di tahun 2022, dimulai di bulan Maret sampai Agustus 2024.

Oleh karena itu mulai dari bulan Februari, pihak PTN atau PTS akan mengajukan usulan daftar penerima bantuan KIP Kuliah kepada Puslapdik Kemendikbudristek atau Kemenag selambat-lambatnya 30 hari sebelum pencairan.

Baca Juga: Contoh Detail Data Ayah dan Ibu di KIP Kuliah 2024, Begini Cara Isi Bagian Kolom Keluarga

Berikut skema pencairan dana KIP Kuliah semester genap (2, 4, 6, 8):

1. Sebelum dana pencairan KIP Kuliah semester genap diproses, Pihak PTN atau PTS mengajukan usulan daftar penerima bantuan KIP Kuliah terlebih dahulu.

2. Pihak PTN atau PTS mengirimkan SK/Surat dari pimpinan perguruan tinggi terkait daftar calon penerima KIP Kuliah.

3. Tidak lupa saat pengajuan daftar penerima bantuan, pihak PTN atau PTS juga menyertakan data pendukung (pelaporan IPK dan/atau salinan lunak data penerima dan rekening) kepada Puslapdik Kemendikbud atau Kemenag.

4. Setelah pengajuan diterima, Puslapdik atau Kemenag akan melakukan menerbitkan SPP (Surat Perintah Pencairan) dan SPM (Surat Perintah Membayar) kira-kira 1-2 minggu jika data yang diperlukan sudah lengkap.

5. Setelah itu, Puslapdik atau Kemenag mengirimkan SPP dan SPM kepada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).

6. KPPN menerbitkan SP2D (maksimal satu hari kerja) untuk mentransfer dana KIP Kuliah ke rekening penampungan Puslapdik Kemendikbud atau Kemenag.

7. Pihak Puslapdik Kemendikbud atau Kemenag mengeluarkan instruksi kepada bank penyalur untuk melakukan proses transfer dana KIP Kuliah (1-2 hari kerja).

8. Setelah semua siap maka bank penyalur mulai menyalurkan dana KIP Kuliah melakui transfer ke rekening penerima (cepat atau lambatnya tergantung mekanisme internal bank penyalur).

Oleh karena itu, bagi mahasiswa penerima bantuan KIP Kuliah semester genap yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut terkait pencairan dana bantuan KIP Kuliah semester grnap tahun akademik 2023/2024, bisa mengakses laman https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id bagi KIP Kuliah PTN dan PTS di bawah naungan Kemendikbudristek RI. 

Atau, bisa juga melalui laman Puslapdik Kemendikbud RI https://puslapdik.kemdikbud.go.id.

Sedangkan KIP Kuliah PTN atau PTS di bawah naungan Kemenag RI maka dapat memantau laman https://kip-kuliah.kemenag.go.id.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# skema pencairan
# KIP Kuliah
# cair
# cair

News Update

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.