Terbaru, Kuota Formasi CPNS dan PPPK 2024 di Instansi Daerah, Buruan Cek Rinciannya di Sini?

Untuk sementara pemerintah telah menerima total persetujuan prinsip formasi CASN 2024 sebanyak 1.289.824 formasi.
Untuk sementara pemerintah telah menerima total persetujuan prinsip formasi CASN 2024 sebanyak 1.289.824 formasi.

AYOJAKARTA.COM – Pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK tahun ini ditargetkan akan mulai dibuka pada Juni atau awal Juli 2024.

Hal ini telah disampaikan oleh Menteri PAN RB, yakni Abdullah Azwar Anas, beberapa waktu yang lalu.

Untuk sementara pemerintah telah menerima total persetujuan prinsip formasi CASN 2024 sebanyak 1.289.824 formasi.

Dari jumlah kuota tersebut dibagi untuk instansi pusat sebanyak 427.650 formasi dan 862.174 formasi untuk daerah.

Terdapat beberapa instansi daerah yang sudah mengumumkan jumlah formasi yang dibutuhkan.

Dikutip dari Instagram @siapjadiasn, Jumat, 17 Mei 2024, berikut ini rincian jumlah formasi yang dibutuhkan di instansi daerah.

Baca Juga: Anggy Umbara Mengaku Ada Sekelompok Oknum yang Minta Film Vina Dihentikan

Kebutuhan Instansi Daerah Jawa

1. Pemkot Bandung, Jawa Barat

- CPNS dan PPPK: 838 formasi

2. Pemkot Pekalongan, Jawa Tengah

- CPNS: 50 formasi

- PPPK: 150 formasi

3. Pemkot Surabaya, Jawa Timur

- CPNS: 680 formasi

- PPPK: 2.109 formasi

4. Pemkab Sumedang, Jawa Barat

- CPNS: 200 formasi

- PPPK: 400 formasi

5. Pemkab Situbondo

- CPNS: 25 formasi

- PPPK: 446 formasi

Baca Juga: Tes Ilusi Optik: Hanya Orang dengan Intelegensi Tinggi dapat Menemukan Angka 8 dari Deretan Angka 9

Kebutuhan Instansi Daerah Sulawesi

1. Pemkab Luwu Utara, Sulawesi Selatan

- CPNS: 254 formasi
- PPPK: 921 formasi

2. Pemkab Gorontalo, Provinsi Gorontalo
- CPNS: 94 formasi
- PPPK: 366 formasi

3. Pemkab Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Selatan

- CPNS: 317 formasi
- PPPK: 722 formasi

Baca Juga: Tes Psikologi: Mata Mana yang Menggambarkan Kemarahan? Ungkap Sifat Asli yang Kamu Miliki Di Sini

Kebutuhan Instansi Daerah NTB dan NTT

1. Pemkot Mataram, NTB
- CPNS: 102 formasi
- PPPK: 623 formasi

2. Pemkab Manggarai Barat, NTT

- CPNS: 751 formasi
- PPPK: 1.793 formasi

3. Pemkab Lembata, NTT

- CPNS: 1.500 formasi
- PPPK: 1.076 formasi

4. Pemkab Rote Ndao, NTT

- CPNS: 1.430 formasi
- PPPK: 1.029 formasi

6. Pemkab Bima, NTB

- CPNS: 100 formasi
- PPPK: 2.050 formasi

7. Pemkab Timor Tengah Utara, NTT

- CPNS: 125 formasi
- PPPK: 875 formasi

8. Pemkab Nagekeo, NTT

- CPNS: 434 formasi
- PPPK: 994 formasi

Baca Juga: Status SIKS-NG Sudah SPM Hari Ini, Bansos PKH Mei-Juni Cair Minggu Depan Rapel BPNT Tahap 4? Ini Update Terbarunya

Kebutuhan Instansi Daerah Papua

1. Pemkab Biak Numfor, Papua

- CPNS: 331 formasi
- PPPK: 100 formasi

2. Pemkab Mappi, Papua Selatan

- CPNS: 150 formasi
- PPPK: 2.637 formasi

3. Pemkab Sorong Selatan, Papua Barat Daya

- CPNS: 275 formasi
- PPPK: 546 formasi

4. Pemprov Papua Selatan

- 800 formasi CPNS untuk Orang Asli Papua
- 200 formasi CPNS untuk non Orang Asli Papua

Itulah rincian formasi CPNS dan PPPK untuk kebutuhan instansi daerah Jawa, Sulawesi, NTB dan NTT, serta Papua.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Instansi daerah
# CPNS
# PPPK 2024
# Formasi
# Kuota

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.