CPNS dan PPPK 2024: 41 Kabupaten Kota di Seluruh Provinsi yang Sudah Umumkan Kuota Formasi, Jawa Barat Berapa?

Kuota formasi CPNS dan PPPK 2024 setiap provinsi di Indonesia
Kuota formasi CPNS dan PPPK 2024 setiap provinsi di Indonesia

AYOJAKARTA.COM – Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 sudah di depan mata.

Bagi yang ingin mendaftar seleksi CPNS dan PPPK tahun 2024 ini tentunya bisa segera mempersiapkan diri.

Seperti menyiapkan berbagai dokumen penting yang dibutuhkan untuk pendaftaran agar saat pendaftaran sudah resmi dibuka tinggal melengkapi dokumen yang masih kurang.

Selain menyiapkan dokumen penting untuk syarat pendaftaran, calon pendaftar sebaiknya juga mengetahui kabupaten dan kota di provinsi mana saja yang sudah mengumumkan kuota formasi.

Baca Juga: 10 Jurusan Kuliah yang Banyak Dicari di Dunia Kerja dengan Gaji Fantastis untuk Lulusan SMA IPA dan IPS

Dikutip dari akun Instagram @lowongankerja.aceh pada (22/5/24), berikut daftar kabupaten kota di berbagai provinsi Indonesia yang sudah mengumumkan kuota formasi CPNS dan PPPK.

Pemkab Siak

CPNS: 25

PPPK: 969

Total Formasi: 994

Pemkab Aceh Barat, Aceh

CPNS: 94

PPPK: 371

Total Formasi: 465

Pemkab Langkat, Sumatera Utara

CPNS: 100

PPPK: 1.400

Total Formasi: 1.500

Pemkot Jambi, Jambi

CPNS: 723

PPPK: 3.295

Total Formasi: 4.018

Pemkot Bengkulu, Bengkulu

CPNS: 113

PPPK: -

Total Formasi: 113

Pemkot Pekanbaru, Riau

CPNS: 250

PPPK: 350

Total Formasi: 600

Pemkab Sijunjung, Sumatera Barat

CPNS: 1.666

PPPK: 1.131

Total Formasi: 2.797

Pemkab Banyuasin, Sumatera Selatan

CPNS: 205

PPPK: 8.000

Total Formasi: 8.205

Pemkab Aceh Besar, Aceh

CPNS: 100

PPPK: 1.000

Total Formasi: 1.100

Pemkab Sarolangun, Jambi

CPNS: 300

PPPK: 3.306

Total Formasi: 3.606

Baca Juga: Muncul 2 Perubahan Status Bansos BPNT Mei di SIKS-NG, Kejutan untuk KPM

Pemkab Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung

CPNS: 40

PPPK: 1.290

Total Formasi: 1.330

Pemkab Kampar, Riau

CPNS:1.634

PPPK: 6.086

Total Formasi: 7.720

Pemprov Kaltara

CPNS: 65

PPPK: 1.403

Total Formasi: 1.468

Pemprov Kaltim

CPNS: 261

PPPK: 9.195

Total Formasi: 9.456

Pemkot Palangkaraya, Kalteng

CPNS: 52

PPPK: 101

Total Formasi: 153

Pemkab Tanah Laut, Kalsel

CPNS: 39

PPPK: 516

Total Formasi: 555

Pemkab Sambas, kalbar

CPNS:-

PPPK:-

Total Formasi: 560

Pemkab Kapuas, Kalteng

CPNS: 318

PPPK: 1.112

Total Formasi: 1.430

Pemkab Kubu Raya, Kalbar

CPNS: 35

PPPK: 465

Total Formasi: 500

Pemkab Kapuas Hulu, Kalbar

CPNS: 258

PPPK: 2.865

Total Formasi: 3.123

Pemprov Kalbar

CPNS: -

PPPK: -

Total Formasi: 800

Pemkab Gorontalo, Gorontalo

CPNS: 94

PPPK: 366

Total Formasi: 460

Pemkot Depok, Jawa Barat

CPNS: 30 formasi Kesehatan, 83 tenaga teknis

PPPK: 310 guru, S1 tenaga Kesehatan, 23 nakes

Total Formasi: 497

Pemkot Bandung, Jabar

CPNS: -

PPPK: -

Total Formasi: 838

Baca Juga: Selain Boleh Menikah, Ternyata Tak Ada Syarat Tinggi Badan untuk CPNS Kemenkumham, Ini Penjelasannya

Pemkab Sumedang, Jabar

CPNS: 200

PPPK: 400

Total Formasi: 600

Pemprov Jateng

CPNS: 265

PPPK: 4.181

Total Formasi: 4.446

Pemkot Pekalongan, Jateng

CPNS: 50

PPPK: 150

Total Formasi: 200

Pemkot Surabaya, Jatim

CPNS: 680

PPPK: 2.109

Total Formasi: 2.789

Pemkab Rembang, Jateng

CPNS: 50 tenaga teknis, 8 formasi tenaga Kesehatan,

PPPK: 491 guru, 78 tenaga Kesehatan, 2.384 tenaga teknis

Total Formasi: 3.011

Pemkab Situbondo, Jatim

CPNS: 25

PPPK: 321 guru, 50 tenaga Kesehatan, 75 tenaga teknis

Total Formasi: 471

Pemkot Mataram, NTB

CPNS: 9 formasi guru, 13 tenaga Kesehatan, 80 tenaga teknis

PPPK: 96 formasi guru, 87 tenaga Kesehatan, 341 formasi khusus THK atau kategori II (K2), 59 non THK

Total Formasi: 685

Baca Juga: Cara dan Tips Mendapatkan Bansos BPNT dan PKH Periode 2024, Intip Syaratnya Disini

Pemkab Bima, NTB

CPNS: 100

PPPK: 2.050

Total Formasi: 2.150

Pemkab Lembata, NTT

CPNS: 500 tenaga Kesehatan, 1.000 tenaga teknis

PPPK: 900 tenaga teknis, 87 tenaga Kesehatan, 89 guru

Total Formasi: 2.576

Pemkab Manggarai Barat, NTT

CPNS: 312 tenaga Kesehatan, 439 tenaga teknis

PPPK: 1.075 guru, 77 tenaga Kesehatan, 641 tenaga teknis

Total Formasi: 2.544

Pemkab Nagekeo, NTT

CPNS: 102 tenaga Kesehatan, 332 tenaga teknis

PPPK: 201 guru, 503 tenaga Kesehatan, 290 tenaga teknis

Total Formasi: 1.428

Pemkab Rote Ndao, NTT

CPNS: 948 Tenaga Kesehatan, 482 tenaga teknis

PPPK: 240 guru, 64 tenaga Kesehatan, dan 725 tenaga teknis

Total Formasi: 2.459

Pemkab Timor Tengah Utara, NTT

CPNS: 125

PPPK: 875

Total Formasi: 1.000

Pemkab Biak Numfor, Papua

CPNS: 331

PPPK: 100

Total Formasi: 431

Baca Juga: Biaya Kuliah Jurusan Ilmu Komunikasi di 10 PTS Terbaik Indonesia, Ada yang Rp333 Ribu Per-SKS

Pemkab Sorong Selatan, Papua Barat Daya

CPNS: 275

PPPK: 546

Total Formasi: 821

Pemprov Papua Selatan

CPNS: 800 untuk orang asli Papua

PPPK: 200 untuk non orang asli Papua

Total Formasi: 1.000

Pemkab Mappi, Papua Selatan

CPNS: 150

PPPK: 2.637

Total Formasi: 2787.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# kabupaten
# CPNS
# PPPK
# Formasi
# provinsi
# Kota
# Kota
# 2024
# Kuota

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.