Lulusan SMA dan S1 Ingin Daftar CASN? Cek Formasi Jabatan CPNS Kemenkumham 2024 Ini Ya!

Ilustrasi daftar jabatan dan formasi CPNS Kemenkumham yang dibutuhkan tahun 2024
Ilustrasi daftar jabatan dan formasi CPNS Kemenkumham yang dibutuhkan tahun 2024

AYOJAKARTA.COM – Daftar jabatan CPNS 2024 telah resmi dirilis dan bisa diakses di situs web resmi Menpan RB.

Tahukah kamu bahwa penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2024 akan dibagi menjadi tiga gelombang, apa saja?

Berikut 3 gelombang pendaftaran CASN 2024: 

• Gelombang Pertama: untuk sekolah kedinasan, dibuka pada minggu ketiga bulan April.

• Gelombang Kedua: untuk CPNS dan PPPK instansi pusat, termasuk Kemenkumham, pendaftarannya dimulai pada bulan Mei.

• Gelombang Ketiga: untuk CPNS pemerintah daerah, pendaftarannya dimulai pada bulan Juli atau awal Agustus.

Baca Juga: 6 SMK Terbaik di Kota Solo Jawa Tengah dengan Nilai IIUN Tertinggi dan Konsisten Selama 6 Tahun, Bisa Jadi Referensi PPDB 2024!

Dilansir AyoJakarta.com dari video YouTube Mr Milli yang diunggah 22 Maret 2024, berikut informasi tentang CPNS Kemenkumham 2024.

Video tersebut mengacu pada informasi yang dirilis oleh Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenkumham, daftar formasi jabatan penerimaan CPNS 2024 Kemenkumham yang dibutuhkan :

1. Penjaga tahanan

2. Pemeriksa keimigrasian

3. Penyuluh hukum

4. Petugas pengamanan pemasyarakatan

Formasi ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SLTA sederajat hingga S1.

Dalam peraturan 173 tahun 2024 tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai aparatur sipil negara.

Baca Juga: Resmi! Daftar Kebutuhan Formasi CPNS 2024 Lulusan SMA Sederajat Berdasarkan Keputusan MENPANRB 

Aturan tersebut kini dapat dijadikan pedoman bagi kamu untuk menentukan jabatan yang akan dilamar pada penerimaan CPNS tahun 2024, seperti berikut:

1. Pengaman Pemasyarakatan (Pemula dan Terampil), diperuntukkan bagi SLTA sederajat.

Jabatan ini termasuk dalam Jabatan Fungsional (JF), sehingga terdapat kenaikan jenjang dan tunjangan kinerja. Penempatan akan sesuai dengan Kanwil masing-masing.

2. Pembina Keamanan Pemasyarakatan (Ahli Pertama), diperuntukkan bagi lulusan S1.

Termasuk dalam JF dengan kenaikan jenjang dan tunjangan kinerja dan penempatan di wilayah DIY dan Jawa Tengah.

3. Penjaga tahanan dan petugas pengaman pemasyarakatan, diperuntukkan bagi SLTA sederajat.

Termasuk dalam jabatan pelaksana, dengan grade tetap.Jabatan ini tidak memiliki kenaikan tunjangan kinerja seperti JF.

4. Pemeriksan keimigrasian untuk jabatan pemula dengan jenis pengadaan CPNS dan PPPK dan bisa dilamar oleh lulusan SLTA sederajat.

Baca Juga: Tes IQ: Yakin Punya Mata Fokus? Buktikan dengan Cari 3 Perbedaan pada Kedua Gambar Atlet Pelari!

Daftar jabatan di kementerian lain:

- Kejaksaan: Lowongan lebih banyak untuk S1 sederajat.

- Dosen: Banyak lowongan yang dibuka.

- KPK: Terdapat banyak jabatan yang dibutuhkan.

- Kementerian Perhubungan: Membuka banyak jabatan, terutama di bagian teknisi.

Informasi ini merupakan gambaran awal terkait penerimaan CPNS Kemenkumham tahun 2024.

Formasi resmi Kemenkumham 2024 yang dibuka masih menunggu rilis lebih lanjut. Jangan lupa untuk terus mempersiapkan diri dan pantau informasi terbaru melalui media sosial resmi Kemenkumham atau portal SSCASN.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# gelombang
# CPNS
# S1
# kemenkumham
# Formasi
# SMA
# 2024

News Update

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.