Hotman Paris Desak Propam Mabes Polri Periksa Penyidik 2016 di Kasus Vina, Siapa Saja yang Perlu Diperiksa?

Hotman Paris meminta agar Propam Mabes Polri memeriksa tim penyidik pada tahun 2016.
Hotman Paris meminta agar Propam Mabes Polri memeriksa tim penyidik pada tahun 2016.

AYOJAKARTA.COM - Misteri kasus Vina Cirebon hingga saat ini tak kunjung terungkap.

Sejak tahun 2016 silam, kasus Vina belum juga menemui titik terang dan bahkan dinilai sempat lenyap.

Baru-baru ini, kasus Vina bahkan mendapat sorotan dari sang pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.

Selaku kuasa hukum dari keluarga almarhum Vina, Hotman Paris berkali-kali meminta agar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berkenan untuk membentuk tim pencari fakta independen.

Sebab menurut Hotman Paris hal tersebut perlu dilakukan demi terungkapnya kasus Vina.

Hotman Paris menilai jika kasus Vina ini tidak cukup jika hanya diselesaikan melalui jalur Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peradilan biasa.

Baca Juga: Diduga Terlibat Perintangan Kasus Vina, Mungkinkah Ayah Pegi Dipenjara? Begini Kata Kuasa Hukum

Apalagi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tahun 2016 dan BAP tahun 2024 terdapat banyak perbedaan yang bertentangan.

Kalaupun BAP 2024 dibawa ke pengadilan, maka menurut Hotman Paris akan semakin sah terbukti ada dua perkara yang sama dengan perkara tahun 2016, hanya saja putusannya berbeda.

Oleh karena itu, Hotman Paris meminta agar Propam Mabes Polri memeriksa tim penyidik pada tahun 2016.

Karena menurutnya telah terjadi suatu kesalahan dan harus dilakukan peninjauan kembali terhadap proses penyelesaian kasus Vina.

"Penyidik di tahun 2016 itu harus diperiksa, halo Propam (Mabes Polri) di mana kamu? Tanpa itu gak akan terbongkar, keluarga Vina gak bisa apa-apa karena tidak ada upaya hukum," kata Hotman Paris, dikutip AyoJakarta.com dari YouTube Intens Investigasi pada Kamis, 27 Juni 2024.

Baca Juga: Viral! Korban Salah Tangkap Kasus Vina Cirebon Ngaku Dianiaya Oknum Penyidik: Orang Miskin, Nggak Bisa Apa-apa

Kemudian berkenan dengan hal tersebut, kini terkait siapa saja tim penyidik tahun 2016 menjadi pertanyaan besar bagi publik.

Siapakah kiranya orang-orang yang harus diperiksa Propam seperti yang dikatakan Hotman Paris menjadi suatu hal yang ingin diketahui.

Sementara dari kuasa hukum Pegi Setiawan, Toni RM beberapa waktu lalu pernah mengungkapkan nama-nama polisi yang diduga menjadi blunder dan memperumit kasus Vina.

Menurut Toni RM, sosok 3 polisi tersebut antara lain adalah Kombes Surawan, Iptu Rudiana, dan Kompol Galih Wardani.

Baca Juga: Dapat Perlakuan Tak Pantas dari Oknum Polisi di Kasus Vina Cirebon, Ini yang Dialami Aldi Adik Terpidana Eka Sandi

Pasalnya, 3 polisi tersebut kata Toni RM merupakan orang-orang yang memiliki tanggung jawab dalam kasus Vina.

Namun saat ini belum diketahui terkait rincian nama-nama tim penyidik tahun 2016 yang menangani kasus Vina, sekaligus yang menurut Hotman Paris perlu diperiksa.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Mabes polri
# Vina Cirebon
# Hotman Paris

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.