Mending Pakai Hasil SKD 2023 atau Ikut SKD 2024? Pertimbangkan 8 Hal Ini Jika Ingin Lolos CPNS 2024

Peserta CPNS 2024 yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi memiliki opsi untuk tidak mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
Peserta CPNS 2024 yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi memiliki opsi untuk tidak mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

AYOJAKARTA.COM – Ada beberapa hal yang harus kamu ketahui jika telah dinyatakan lolos seleksi administrasi pada pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024.

Perlu diketahui bahwa peserta CPNS 2024 yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi memiliki opsi untuk tidak mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Jika tidak ingin mengikuti tes SKD di tahun 2024, maka peserta harus memiliki nilai SKD dari tahun 2023 yang melebihi nilai ambang batas atau passing grade.

Informasi ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Suharmen, selaku Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Suharmen menjelaskan bahwa peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi CPNS 2024, bisa memilih untuk mengikuti SKD di tahun ini atau menggunakan nilai dari sertifikat SKD CAT BKN tahun 2024.

Apakah lebih baik menggunakan hasil SKD 2023 atau mengikuti SKD di tahun 2024 ini?

Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan jika ingin lolos CPNS 2024, berikut daftarnya sebagaimana dikutip AyoJakarta.com dari Instagram @bkngoidofficial pada Jumat, 20 September 2024.

Baca Juga: Lolos Administrasi CPNS Kemenkumham 2024? Ini 15 Kanwil dengan Persaingan Terketat Formasi Pemeriksa Imigrasi

Menggunakan SKD tahun 2023

1. Pastikan melamar pada jenjang pendidikan yang sama saat melamar seleksi CPNS di tahun sebelumnya. Misalnya di tahun lalu melamar formasi jenjang S1 maka di tahun ini juga melamar jenjang pendidikan yang sama.

2. Jabatan dan instansi yang dilamar tidak harus sama dengan pendaftaran CPNS di tahun sebelumnya. Contohnya di tahun lalu melamar sebagai pengelola pelayanan publik di Kominfo, di tahun ini melamar sebagai pranata humas di BKN asal tingkat pendidikan sama dan memenuhi syarat instansi.

3. Pastikan SKD tahun lalu memenuhi syarat ambang batas atau passing grade.

4. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD di tahun 2024.

5. Tidak perlu ikut ujian SKD di tahun ini jika kamu merasa nilai SKD di tahun 2023 sudah tinggi dan dapat bersaing dengan pelamar lain.

Baca Juga: Sudah Diumumkan! 10 Instansi CPNS Pusat dan Daerah dengan Tingkat Persaingan Tertinggi dari BKN: Kemenkumham Paling Sulit

Mengikuti SKD tahun 2024

1. Pendaftar yang tahun ini upgrade jenjang pendidikan, maka wajib untuk mengikuti SKD di tahun 2024 ini.

2. Pendaftar yang yakin dengan kemampuan yang sekarang bisa mendapatkan nilai SKD yang lebih besar dari yang didapatkan di tahun 2023.

3. Nilai SKD di tahun sebelumnya belum maksimal dan pendaftar merasa tidak bisa bersaing dengan nilai tersebut dengan pelamar CPNS di tahun 2024.

Itulah 8 pertimbangan saat harus memilih menggunakan nilai SKD 2023 atau mengikuti SKD di tahun 2024.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Passing Grade
# CPNS 2024
# SKD

News Update

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.