Jika Akun Fufufafa Terbukti Milik Gibran dan Menyangkalnya, Pakar Hukum Tata Negara: Bisa Dijatuhi Hal Ini!

Gibran diduga pemilik akun Fufufafa, pakar menyampaikan tidak mungkin melantik orang yang terbukti melanggar hukum dan moral.
Gibran diduga pemilik akun Fufufafa, pakar menyampaikan tidak mungkin melantik orang yang terbukti melanggar hukum dan moral.

AYOJAKARTA.COM -- Skandal akun Fufufafa masih menjadi sorotan publik bahkan sampai ke luar negeri.

Huru-hara akun Fufufafa ini juga disoroti oleh Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari.

Akun Fufufafa diketahui merupakan sebuah akun kaskus yang sampai sekarang masih diduga milik wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka.

Feri menyampaikan bahwa tidak mungkin melantik seseorang yang terbukti melanggar hukum, melanggar moral dilantik dijadikan Presiden dan Wakil Presiden.

Baca Juga: Beda Sikap dengan Terduga Fufufafa saat Disoorot Media, Ternyata Obama Muda Pernah Melakukan ini Sebelum Jadi Presiden Amerika

“Tidak mungkin kita melantik seorang yang terbukti melanggar hukum melanggar moral untuk jadi presiden dan atau wakil presiden” ucap Feri Amsari dikutip Ayojakarta.com dari Youtube Indonesia Lawyers Club, pada Minggu, 22 September 2024.

Amsari menyampaikan kasus akun Fufufafa ini yang menarik secara moral adalah pernyataan dari wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka yaitu ‘Silakan tanya kepada yang punya akun’.

“Menurut saya kasus akun Fufufafa ini yang menarik secara moral Bang Iwan adalah ada pernyataan begini ini yang bagian sangat penting, menurut saya yang mengatakan ‘silakan tanya kepada yang punya akun” ucap pakar hukum tata negara tersebut.

Kemudian, ia bertanya “Bagaimana secara hukum bukti yang punya akun adalah Mas Gibran? Kenapa pernyataan bohong itu dilakukan terbuka?”.

Baca Juga: Sebut Gibran Sampah Masyarakat, Amien Rais Akui Mudah Gulingkan Anak Jokowi Usai Akun Fufufafa Viral

Pakar hukum tata negara tersebut mengaku lebih menghormati jika Gibran Rakabuming Raka mengakui dan meminta maaf secara langsung.

“Saya akan lebih menghormati kalau betul-betul nih kan Mas Gibran mengatakan ‘Mohon maaf saya waktu itu masih sangat muda izinkan sebagai orang yang diamanahkan menjadi copilot negara ini saya minta maaf Maklumi betapa mudanya saya ketika itu” ujarnya.

Menurut Amsari, mungkin hal seperti itu bisa membuat semuanya menjadi respek ke Gibran Rakabuming Raka.

“Mungkin semua akan respek, tadi Bang Iwan cerita penghormatan ala Jepang ya, bagaimana penghormatan ala Jepang juga harus dilakukan oleh para penyelenggara negara, kita mengakui pernah salah Obama itu, yang dia lakukan Saya pernah muda, Saya pernah salah, sebagaimana anak muda-muda lainnya” katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa syarat menjadi presiden dan wakil presiden di dalam pasal 169 huruf J undang-undang yang berbunyi syarat menjadi presiden dan wapresnya tidak boleh cacat etika dan moral baik menurut agama dan masyarakat.

Pakar hukum tata negara tersebut menyampaikan lebih lanjut jika hal tersebut terjadi presiden dan wapres tersebut bisa di impeach.

“Nah paling menarik pasal 169 huruf j undang-undang 7 yang bicara soal syarat menjadi presiden katanya apa yang dijadikan syarat adalah seorang Presiden dan atau wakil presiden tidak boleh cacat etika dan moral baik menurut agama masyarakat dan lain-lain” ucapnya.

“Bahkan disebutkan judi tidak boleh ya zina tidak boleh apa yang dilarang secara etika oleh agama masyarakat. Jika itu terjadi dia akan bisa diimpeach” sambungnya.

Baca Juga: Ungkap Ada yang Login Akun Kaskus Fufufafa dalam Seminggu Terakhir, Roy Suryo: Upaya Penghilangan Barang Bukti

Menurutnya, jika akun Fufufafa ini terbukti milik Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka dan ia terbukti juga berbohong kepada masyarakat Indonesia maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut bisa di impeach.

“Pertanyaan saya kalau benar akun fufufafa itu adalah Mas Gibran lalu disangkal oleh Mas Gibran, terbukti secara hukum bagaimana kita punya wakil presiden yang berbohong di ratusan juta, 200 an juta warga negara Indonesia, anak-anak kecil kita melihat begini. Jadi cara caranya, jadi wakil presiden yang baik, bohong saja ke depan publik” ucap Amsari.

“Maka peristiwa inmoral ini diperbolehkan secara ketatanegaraan untuk kemudian diimpeach” tutupnya.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Fufufafa
# Wakil Presiden
# Gibran

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.