Benarkah PPPK Guru 2024 Tak Ada Sistem Part Time? Bagaimana Nasib Pelamar Kode R2 dan R3?

Pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2024 menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan pelamar khususnya yang dapat kode R2 atau R3.
Pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2024 menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan pelamar khususnya yang dapat kode R2 atau R3.

AYOJAKARTA.COM -- Pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2024 menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan pelamar khususnya yang dapat kode R2 atau R3 dan belum mendapatkan formasi.

Kode R2 dan R3 pada PPPK Guru 2024 menunjukkan bahwa pelamar adalah tenaga non-ASN yang telah terdaftar di database BKN.

Namun, PPPK Guru 2024 dengan kode R2 dan R3 belum dapat formasi karena kalah peringkat atau kuota formasi yang terbatas.

Baca Juga: Mohon Maaf! Honorer R2 R3 Resmi Ditetapkan Jadi PPPK Paruh Waktu, Begini Regulasinya

Lalu apakah pelamar dengan kode R2 dan R3 bisa diangkat sebagai PPPK penuh waktu atau tetap paruh waktu?

Berdasarkan pernyataan dari Dirjen GTK, sistem pengangkatan PPPK Guru 2024 adalah penuh waktu.

Hal tersebut didasarkan pada perhitungan kebutuhan guru serta perubahan sistem pembelajaran.

Namun, peraturan dari pemerintah terkait mekanisme seleksi PPPK, baik MenPAN-RB Nomor 347 Tahun 2024 atau Nomor 348 Tahun 2024 menjelaskan bahwa pelamar yang sudah ikut seluruh tahapan seleksi tetapi tidak dapat formasi bisa dipertimbangkan untuk diangkat sebagai paruh waktu.

Baca Juga: Lolos Seleksi PPPK 2024? Begini Panduan Pengisian DRH Langkah Pengisian Data Keluarga, Nggak Usah Bingung!

Perbedaan antara MenPAN-RB Nomor 347 Tahun 2024 dan Nomor 348 Tahun 2024 afa pada fokusnya.

MenPAN-RB Nomor 347 Tahun 2024 mengatur secara umum tentang mekanisme seleksi PPPK guru, nakes, dan teknis.

Sementara itu, MenPAN-RB Nomor 348 Tahun 2024 secara khusus mengatur mekanisme seleksi PPPK untuk jabatan fungsional guru.

Meskipun demikian, kedua peraturan ini punya kesamaan dalam hal prioritas pelamar, yaitu pelamar prioritas (P1), eks THK-II, non-ASN terdaftar di database BKN, non-ASN aktif mengajar minimal dua tahun serta lulusan PPG.

Baca Juga: Cek Sekarang! Ciri-ciri Pelamar PPPK 2024 Tahap 2 Lulus Jadi Pegawai Penuh Waktu atau Paruh Waktu

Para pelamar yang dapat kode R2 atau R3 belum tentu tidak lolos dalam seleksi.

Pelamar yang mungkin belum dapat formasi karena kalah peringkat atau kuota formasi yang masih terbatas.

Pelamar dengan kode R2/L atau R3/L menunjukkan bahwa ia sudah lolos seleksi serta mendapatkan formasi.

Namun, pelamar dengan kode R2 atau R3 tanpa kode ‘L’ belum dapat formasi.

Baca Juga: Tenang, Begini Nasib Peserta Seleksi PPPK Tahap I dengan Kode R2, R3, dan R4, Dapat NI?

Berdasarkan peraturan yang ada, pelamar memiliki potensi untuk diangkat sebagai PPPK paruh waktu.

Namun, pernyataan Dirjen GTK yang menyebutkan bahwa PPPK Guru 2024 adalah penuh waktu tentu menimbulkan harapan dengan memdapatkan kode R2 dan R3.

Kemungkinan besar, pemerintah akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan guru serta mengangkat pelamar dengan kode R2 dan R3 sebagai PPPK penuh waktu.

Hal tersebut tentu memerlukan koordinasi dan upaya dari berbagai pihak termasuk pejabat pembina kepegawaian.

Baca Juga: Tidak Termasuk Prioritas, Bagaimana Peluang Tenaga Honorer Non Database BKN di Seleksi PPPK Tahap 2? Simak Penjelasan Ini

Pelamar dengan kode R2 dan R3 diharapkan untuk selalu pantau informasi resmi dari pemerintah serta mempersiapkan diri untuk pengangkatan sebagai PPPK penuh waktu.

Semoga upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan para guru untuk diangkat PPPK bisa memberikan hasil yang positif bagi pelamar.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# kode
# PPPK
# Formasi
# guru

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.