Usai 100 Hari Kerja, Benarkah Prabowo Siap Reshuffle Kabinet? Mensetneg Ikut Buka Suara Begini...

AYOJAKARTA.COM - Benarkah Prabowo Subianto siap me-reshuffle kabinet kerjanya? Usai berbagai kisruh yang terjadi terjadi dan banyak merugikan warga.

Terbaru, kebijakan dari Menteri ESDM pilihan Prabowo yakni Bahlil Lahadalia menyoal LPG Gas 3 kg yang tidak boleh dijual eceran sehingga menyebabkan kisruh di sejumlah wilayah.

Akibat dari kebijakan Bahlil tersebut, masyarakat harus membeli LPG gas 3 kg langsung dari pangkalan karena tak boleh dijual eceran.

Baca Juga: Mengenal Perbedaan Gaji ke-13 dan 14 PNS, Lengkap dengan Besaran yang Didapat

Dikutip ayojakarta.com dari berbagai sumber, Prabowo selaku presiden menyebutkan akan menindak tegas bawahannya yang tidak bekerja demi kepentingan rakyat.

Pernyataan Prabowo itu disampaikan ketika ia hadir dalam peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke 102 di Istora Senayan pada Rabu 5 Februari 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo meminta para Kabinet Merah Putih nya untuk mengoreksi diri dan membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Prabowo juga sempat menyinggung kinerja para menterinya di 100 hari pertama dan peringatan yang sudah ia berikan berkali-kali, namun jika tidak patuh akan ditindak.

Walaupun memberikan pernyataan seperti itu, Prabowo sendiri tidak menjawab secara gamblang apakah reshuffle itu akan dilakukan dalam waktu dekat atau tidak.

Baca Juga: Pengajuan PPG 2025 Terjadi Kendala? Begini Cara Mengatasi Status 'Tidak Memenuhi' di Sistem EMIS

Menteri Sekretaris Negara Buka Suara

Menanggapi pernyataan dari Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ikut buka suara dan menyebutkan bahwa belum ada rencana untuk reshuffle.

Jajaran kabinet masih bekerja seperti biasa, namun mengenai evaluasi itu hal yang biasa dalam pemerintahan.

Berbeda dengan Mensetneg, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan bahwa presiden memiliki hak prerogatif dan mengenai reshuffle adalah hak presiden untuk mengevaluasi 100 hari kerja.

Terlebih jika kinerja tersebut bersinggungan dengan janji kampanye di tahun 2024.

Lantas akankah reshuffle akan terjadi?.***