Kontroversi Revisi UU TNI: 3 Pasal yang akan Diubah dan Dampak yang akan Dirasakan

AYOJAKARTA.COM - Bikin geleng kepala, Anggota Komisi 1 DPR RI melakukan Rapat Panitia Kerja (Panja) selama 2 hari maraton untuk membahas revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang dilakukan pada Jumat 14 Maret 2025 mulai pukul 13.30-22.00 WIB dan dilanjutkan pada Sabtu 15 Maret 2025 pukul 10.00-22.00 WIB di hotel mewah Fairmount.

Panja ini berkenaan dengan pembahasan RUU TNI atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Lantas apa saja yang ingin direvisi dari UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI?

Dikutip ayojakarta.com dari berbagai sumber Komisi 1 DPR RI ingin meninjau dan mengubah 3 pasal ini:

1. Mengenai Kedudukan TNI (Pasal 3)

2. Penempatan Prajurit di Kementerian/ Lembaga (Pasal 47)

3. Batas Usia Pensiun (Pasal 34)

Baca Juga: Perbandingan Kamera Redmi Note 14 5G, Infinix Note 50 dan Infinix Note 50 Pro, Mana yang Cocok untuk Abadikan Momen Lebaran 2025?

Sebagai informasi, TNI aktif sendiri diperbolehkan memiliki kedudukan di 10 Kementerian atau Lembaga (K/L) sesuai namun dengan adanya revisi UU TNI pemerintah akan menambahkan 5 (K/L) lain yakni:

1. Kementerian Kelanjutan dan Perikanan

2. BNPB

3. BNPT

4. Keamanan Laut

5. Kejagung.

Namun dalam revisi UU TNI akhirnya kembali ditambahkan 1 lembaga yakni BNPP sehingga TNI aktif akan diperbolehkan memiliki 16 di (K/L) yakni Polkam, Menahan, Setmilpres, BIN, Badan Sandi Negara, Lemhannas, DPN, SAR Nasional, Narkotika Nasional, Kelanjutan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Keamanan Laut, Kejagung, MA dan BNPP.

Jika 3 pasal itu diubah maka apa yang akan berdampak kepada masyarakat?

Baca Juga: Catat! Inilah Waktu yang Tepat untuk Membayar Zakat Fitrah yang Wajib Diketahui Umat Islam

Dampak:

- Dengan adanya penambahan dan batas usia pensiun yang diperpanjang peluang pekerjaan warga sipil berkurang karena TNI aktif mendapatkan lebih banyak posisi.

- TNI tidak sesuai dengan tugas utama sebagai lembaga pertahanan

- Memungkinkan adanya penyalahgunaan kekuasaan

- Militer ikut terjun langsung dari dunia politik dan bertentangan dengan prinsip demokrasi

- Terlibatnya militer dalam politik bertentangan dari prinsip demokrasi.

Itulah deretan informasi seputar kontroversi revisi UU TNI yang dilakukan komisi DPR 1 di hotel mewah secara diam-diam.***