Dedi Mulyadi vs Pramono Anung: Beda Jalan Bina Anak Nakal, Mana yang Efektif?

AYOJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan usai menggulirkan program penanganan remaja bermasalah yang menuai pro dan kontra.

Bukan hukuman konvensional, Dedi Mulyadi memilih cara tak biasa: mengirim pelajar nakal ke barak militer untuk mendapat pembinaan kedisiplinan.

Kebijakan ini memicu perdebatan sengit. Sebagian kepala daerah justru mendukung dan ikut menerapkan pendekatan serupa.

Namun, sikap berbeda justru ditunjukkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang secara tegas menolak langkah ala militer tersebut.

Baca Juga: Menggeser Indonesia Sebagai Negara Berpenduduk Muslim Terbesar di Dunia, Ini Fakta Unik Pakistan yang Mencengangkan!

Alasan Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer

Mulai Mei 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar program pelatihan kedisiplinan untuk pelajar yang berulang kali melanggar aturan dan sulit dibina.

Lokasi kegiatan dipusatkan di dua tempat strategis: Lapangan Kujang Rindam III/Siliwangi di Bandung dan Markas Menarmed 1 Kostrad di Purwakarta.

Melalui kolaborasi dengan TNI AD, Dedi Mulyadi menyatakan program ini bukan sekadar hukuman, melainkan upaya rehabilitasi karakter.

Surat edaran resmi pun telah dikirimkan ke seluruh sekolah sebagai pemberitahuan pelaksanaan.

“Anak-anak yang dikirim ke barak ini bukan karena sekali dua kali melanggar, tapi mereka yang sudah berkali-kali berbuat pelanggaran berat. Sekolah dan orang tua pun sudah angkat tangan. Di sini, kita berupaya membentuk ulang karakter mereka,” ujar Dedi Mulyadi.

Menuai Kritik: Pendekatan Militer Dianggap Langgar Prinsip Pendidikan dan HAM

Kebijakan ini tak lepas dari sorotan tajam kalangan akademisi dan pegiat HAM. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, mempertanyakan efektivitas dan etika pendekatan militer terhadap anak.

Baca Juga: Rambut Kamu Beruban? Coba 6 Tips Mengurangi Resiko Rambut Beruban, Salah Satunya Memilih Jenis Shampo yang Benar!

“Aturan dalam pendidikan nasional sudah jelas. Guru Bimbingan Konseling (BK) seharusnya menjadi garda terdepan dalam membina siswa yang bermasalah. Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan dengan cara represi,” tegas Atip.

Sejumlah aktivis hak anak juga angkat suara. Mereka khawatir, pendekatan keras seperti pelatihan militer bisa berdampak buruk pada kesehatan mental dan psikologis remaja, apalagi jika dilakukan tanpa pendampingan profesional.

Pramono Anung Pilih Solusi yang Lebih Humanis

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menegaskan pihaknya tidak akan mengikuti jejak Dedi Mulyadi.

Lewat juru bicaranya, Chico Hakim, Pramono menyebut bahwa Jakarta memiliki strategi pembinaan yang lebih ramah anak dan jauh dari pendekatan militeristik.

“Pemprov DKI mendorong pembentukan karakter remaja melalui ruang-ruang produktif. Kami membuka taman kota dan perpustakaan hingga malam agar anak-anak bisa menyalurkan energi dan kreativitasnya secara positif,” ujar Chico, Senin (12/5/2025).

Ia juga menambahkan bahwa pendidikan seharusnya tidak meninggalkan trauma, apalagi pada anak yang masih dalam masa perkembangan emosional.***