AYOJAKARTA.COM – Perubahan dunia menuju digitalisasi yang terjadi sejak puluhan tahun lalu, membawa dampak negatif berupa Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK.
Dirasakan oleh hampir setiap jenis bidang usaha, fenomena maraknya PHK juga berimbas pada tingginya angka pencari kerja.
Sebagai dampak dari digitalisasi semakin berkembang, PHK menjadi pilihan yang harus dilakukan oleh para pengusaha.
Baca Juga: WASPADA! Gejala Diabetes Ternyata Bisa Dilihat Jelas saat Bercermin, Apa Saja Tandanya?
Jumlah angkatan kerja setiap tahun yang meningkat akibat bonus demografi namun tidak didukung oleh kondisi ekonomi global, membawa dampak signifikan bagi banyak negara.
Pandangan terkait dampak situasi ekonomi dunia terhadap kondisi Indonesia tersebut, merupakan pernyataan Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo.
Menurut Bob Azam, PHK terjadi di hampir seluruh negara dunia yang salah satunya disebabkan karena adanya transformasi dunia usaha.
Indonesia sendiri, menurut data IMF tahun 2024 menempati urutan pertama sebagai negara dengan jumlah angka pencari kerja terbesar di kawasan Asia Tenggara.
Disusul Filipina, Malaysia, Vietnam, Singapura dan Thailand, angka pengangguran di Indonesia menurut data BPS tercatat sebanyak 7,28 juta jiwa.
Selain mengabaikan bidang atau kemampuan akademik yang dimiliki, jutaan pencari kerja juga masih dipaksa untuk bersaing secara ketat.
Sejumlah upaya mengurangi angka pengangguran di Indonesia telah dilakukan, dari membuka job fair hingga penghapusan batas usia yang sering dijadikan akar persoalan.
Baca Juga: Untung Rugi Indonesia Jadi Lokasi Uji Klinis Vaksin TB Bill Gates, Sejumlah Pakar Buka Suara
Menurut Yassierli selaku Menteri Tenaga Kerja, berdasarkan data yang dimiliki, jumlah angka PHK hingga 23 April 2025 telah mencapai 24,000 orang.
Berdasarkan data tersebut, Menaker memastikan Provinsi Jawa Tengah tercatat menjadi wilayah paling terdampak dengan 10,692 lebih kasus PHK.
Angka PHK dengan jumlah terbanyak tersebut disusul oleh Provinsi Jakarta dengan 4,649 serta Riau yang mencapai 3,546 kasus PHK.
Menyikapi semakin meningkatnya jumlah angka PHK di Indonesia, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mendesak agar pemerintah segera melakukan penyesuaian.
Selain menyangkut regulasi, pemerintah menurut Bhima juga dapat melakukan terobosan dengan mengembangkan atau ekspansi bidang-bidang usaha milik BUMN.
Melakukan berbagai upaya ekspansi baik oleh pemerintah maupun swasta, menurut Bhima sangat diperlukan pada momen ekonomi yang genting seperti sekarang.
Disamping akan berpotensi mendatangkan keuntungan bagi negara, ekspansi juga akan dapat menyerap jumlah kebutuhan pencari kerja sehingga berkurang.
“Jadi bagi pemerintah Prabowo-Gibran, ini adalah momentum yang tepat untuk menunjukkan semua janji-janji kampanye,” tegasnya.
Sebagaimana telah diketahui pemilih di Indonesia, salah satu janji yang diberikan pasangan Prabowo-Gibran saat kontestasi Pilpres lalu adalah membuka lapangan pekerjaan. ***
Share this article
menurut data IMF tahun 2024 menempati urutan pertama sebagai negara dengan jumlah angka pencari kerja terbesar di kawasan Asia Tenggara.