Jokowi Hadapi 22 Pertanyaan Penyidik Mulai dari Sejarah Kuliah Hingga Skripsi

Jokowi Hadapi 22 Pertanyaan Penyidik Mulai dari Sejarah Kuliah Hingga Skripsi
Jokowi Hadapi 22 Pertanyaan Penyidik Mulai dari Sejarah Kuliah Hingga Skripsi

AYOJAKARTA.COM - Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mendatangi Bareskrim Polri pada Selasa, 20 Mei 2025, untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai terlapor terkait kasus dugaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).

Jokowi tiba di Bareskrim sekitar pukul 10.00 WIB mengenakan baju batik dan peci hitam, didampingi oleh kuasa hukumnya, Yakup Hasibuan.

Dalam pemeriksaan yang berlangsung tersebut, penyidik memberikan sebanyak 22 pertanyaan kepada Jokowi.

Baca Juga: Pengacara Senior Ibrahim Sjarief Assegaf, Suami Najwa Shihab, Berpulang pada Usia 48 Tahun

Meliputi rekam jejak pendidikannya dari SD hingga universitas, termasuk detil aktivitas saat kuliah, kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), hingga informasi mengenai skripsinya. Jokowi juga mengambil kembali ijazah asli yang sebelumnya diserahkan kepada Bareskrim untuk pemeriksaan.

"Saya memenuhi undangan itu sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Bareskrim dan sudah saya ambil," ujar Jokowi kepada media seusai pemeriksaan.

Menanggapi proses hukum tersebut, Jokowi mengungkapkan perasaannya, "Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Sudah, saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya."

Yakup Hasibuan, kuasa hukum Jokowi, menjelaskan bahwa penyerahan ijazah asli kepada pihak kepolisian sebelumnya dilakukan pada Jumat, 9 Mei 2025, sebagai bentuk komitmen Jokowi dalam mendukung proses penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri.

Baca Juga: Momen Tepat Beli HP Baru! Samsung, Oppo, Redmi, dan iPhone Kompak Turun Harga

Ijazah tersebut dibawa langsung oleh perwakilan keluarga Jokowi, yaitu Wahyudi Andrianto selaku adik ipar Jokowi.

"Hari ini Pak Jokowi baru saja selesai untuk memberikan keterangan sebagaimana diminta oleh para penyelidik di Bareskrim sehubungan dengan adanya pengaduan masyarakat atas nama TPUA atau Saudara Egi Sujana mengenai adanya dugaan pemalsuan atau penggunaan bahasa palsu," terang Yakup.

Ia menambahkan bahwa dalam kasus ini, Jokowi diadukan sebagai terlapor atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah.

Yakup juga menekankan bahwa Jokowi sangat menghormati dan mendukung proses hukum yang berlangsung, serta berkomitmen untuk kooperatif jika dibutuhkan informasi atau dokumen tambahan dalam rangka proses penyidikan.

Baca Juga: iPhone 17 Tinggal 5 Bulan Lagi, Ini Perbandingan Lengkap dengan iPhone 16, Jadi Mending Mana?

"Pak Jokowi menjalankan tugasnya sebagai warga negara yang taat hukum yang baik ketika dimintakan keterangan oleh penyidik, beliau hadir langsung untuk memberikannya," ucap Yakup.

Terungkap bahwa kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi ternyata bermula dari candaan yang pernah dilontarkannya sendiri tentang nilai IPK di ijazahnya pada tahun 2013 silam dalam sebuah acara yang juga dihadiri oleh Mahfud MD.

Saat itu, Jokowi menyebut dirinya bisa lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan IPK di bawah 2, pernyataan yang kemudian dianggap janggal oleh pakar telematika Roy Suryo karena mahasiswa dengan IPK 2 dianggap sulit untuk bisa lulus dari UGM.

Setelah pernyataan tersebut, beberapa pihak seperti pegiat media sosial melakukan penelusuran tentang kelulusan Jokowi dari UGM hingga berujung pada gugatan hukum oleh Bambang Trimulono dan Sugi Nuraharja pada tahun 2022 dan 2023, yang justru berakhir dengan keduanya dipenjara karena dianggap melakukan ujaran kebencian.

Baca Juga: 2 Hari Lagi! Infinix GT 30 Pro Hadirkan Kombinasi Gaming Mobile dengan Dimensity 8350 dan Trigger Kapasitif

Kontroversi semakin memanas ketika Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, merilis fotokopi ijazah Jokowi yang justru semakin memunculkan pertanyaan publik tentang keabsahan ijazah tersebut.

Puncaknya, ahli forensik digital sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasi Holland Sianipar, meneliti skripsi Jokowi dan menemukan berbagai kejanggalan.

Keraguan juga muncul dari putri Profesor Ahmad Sumitro yang menyebut tanda tangan pada ijazah tersebut bukan tanda tangan almarhum ayahnya karena ejaannya salah.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Bareskrim
# ijazah
# Jokowi

News Update

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.