Terlalu Lambat Ditangani, Kasus Ijazah Palsu akan Menjadi Bumerang bagi Integritas Joko Widodo!

Ilustrasi. Perkara mengenai dugaan ijazah palsu bisa langsung hilang dari sorotan media, jika saja Joko Widodo sejak awal bersedia menunjukkannya ke hadapan publik.
Ilustrasi. Perkara mengenai dugaan ijazah palsu bisa langsung hilang dari sorotan media, jika saja Joko Widodo sejak awal bersedia menunjukkannya ke hadapan publik.

AYOJAKARTA.COM – Lambatnya proses penyelesaian perkara dugaan ijazah palsu, tidak lepas dari peran Joko Widodo sebagai yang dipersoalkan dan sekaligus Pelapor.

Perkara mengenai dugaan ijazah palsu bisa langsung hilang dari sorotan media, jika saja Joko Widodo sejak awal bersedia menunjukkannya ke hadapan publik.

Karena itu pilihan yang dilakukan Joko Widodo untuk tetap menjadikan perkara dugaan ijazah palsu menjadi semacam teka-teki, perlu lebih dalam dikaji.

Baca Juga: 10 Ucapan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025: Berisi Kata-kata Bijak dan Inspiratif untuk Status Medsos

Dampak dari kasus dugaan ijazah palsu yang kini merebak di masyarakat, telah membuat banyak pihak terlibat dan saling hujat demi mempertahankan narasi saat berdebat.

Membiarkan sejumlah pihak terus berselisih hanya karena Jokowi sebagai objek utama lahirnya perbedaan pendapat enggan menunjukkan, merupakan suatu hal yang jahat.  

Pandangan tersebut merupakan pernyataan yang disampaikan langsung oleh Ahmad Khozinudin yang kini menjadi Tim Kuasa Hukum Roy Suryo CS.

Disampaikan saat menjadi narasumber di sebuah siniar, Ahmad mengungkap bahwa perkara dugaan ijazah palsu telah banyak melahirkan korban.

Selain membuat Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur menerima vonis pengadilan, kasus dugaan ijazah palsu saat ini juga telah bergerak ke arah yang sama.

Meski sempat gagal saat membela kedua kliennya dalam perkara ijazah palsu, Ahmad Khozinudin optimis kejujuran Jokowi akan segera terungkap.

Terlebih karena dalam setiap proses pembuktian sebelumnya, ijazah fisik Jokowi hingga hari ini tidak pernah diperlihatkan ke publik serta di dalam ruang persidangan.

Baca Juga: Kabar Gembira KPM! Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Mulai Cair, Struk Saldo Rp600 Ribu Beredar

Manuver hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh Jokowi, menurut Ahmad merupakan cerminan atas kondisi psikologis seseorang dalam keadaan terdesak dan tertekan.

Kondisi Jokowi saat ini, menurut Ahmad tidak bedanya dengan seekor Ayam yang baru disembelih sehingga terkesan sangat kelabakan dan menabrak-nabrak peraturan.

“Kalau secara filosofis kaya seekor Ayam yang disembelih sehingga dia kebingungan mencari langkah,” jelasnya.

Kendati peluang untuk memanfaatkan sisa-sisa kekuatan politik masih dapat dilakukan, Ahmad menilai desakan publik akan jauh lebih kuat dari hegemoni kekuasaan.

Baca Juga: Kalender Juni 2025: Deretan Tanggal Merah dan Long Weekend yang Wajib Dicatat

Kasus ijazah palsu, menurut Ahmad adalah momentum bagi institusi penegak hukum menciptakan spektrum bagi terciptanya keadilan di masyarakat umum.

Menyikapi pendapat yang disampaikan oleh Ahmad Khozinudin, Rivai Kusumanegara yang merupakan kuasa hukum Joko Widodo memberi tanggapan.

Telah mendampingi Joko Widodo sejak masih menjabat sebagai Presiden, Rivai sangat meyakini bahwa semua tudingan terhadap kliennya tidak dapat dibenarkan oleh hukum.

Selain kliennya tidak memiliki kewajiban hukum apapun untuk menunjukkan, ijazah Jokowi menurut Rivai juga asli karena pernah disentuh, diraba dan diterawang langsung.  ***

 

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# palsu
# ijazah
# Jokowi

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.