KPK Anggap Hartanya Aneh, Eko Darmanto Eks Dirjen Bea Cukai Mengaku Datanya Dicuri, Benarkah?

Eko Darmanto Kepala Kantor Dirjen Bea dan Cukai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) non-aktif
Eko Darmanto Kepala Kantor Dirjen Bea dan Cukai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) non-aktif

AYOJAKARTA.COM - Eko Darmanto Kepala Kantor Dirjen Bea dan Cukai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) non-aktif telah diperiksa KPK.

Eko Darmanto eks Dirjen Bea Cukai diperiksa KPK untuk dilakukan klarifikasi terkait harta kekayaannya yang dilaporkan pada LHKPN.

Gaya hidup mewah Eko Darmanto yang kerap dipamerkan pada akun sosial medianya juga menjadi sorotan.

Baca Juga: Terkuak! Isi Chat WA AG ke David sampai Ancam Bawa Brimob, Pengacara Pacar Mario Dandy: Itu Chatnya Panjang

Menteri Keuntungan (Menkeu), Sri Mulyani akhrinya mencopot Eko Darmanto dari jabatannya sebagai Dirjen Bea Cukai Provinsi DIY.

Pencopotan jabatan Eko seiring dengan kasus Mario Dandy yang akhirnya juga menyorot ayahnya, Rafael Alun sebagai pejabat pajak.

Rafael Alun lebih dulu diperiksa terkait harta kekayaannya yang dinilai tak wajar karena menyentuh angka Rp56.1 miliar.

Selain Eko, Arni Murnianto selaku istri Kepala Kantor Dirjen Bea dan Cukai Provinsi DIY non-aktif itu pun juga ikut diperiksa oleh KPK.

Pemeriksaan Eko oleh KPK untuk dilakukan klarifikasi juga dibenarkan olehnya.

Dikutip AtoJakarta.com dari kanal YouTube Metro TV pada Rabu, 8 Maret 2023 eks Dirjen Bea Cukai mengungkapkan bahwa dirinya tak memiliki niat untuk pamer harta.

“Saya tidak pernah berniat, bermaksud untuk pamer harta seperti yang disampaikan secara viral,” kata Eko.

Ia juga mengatakan bahwa data yang telah ia simpan secara pribadi telah dicuri oleh seseorang. Kemudian ia juga menegaskan bahwa dirinya tak memiliki pesawat seperti dengan isu yang beredar.

“Kenapa hal itu terjadi, karena data saya yang saya simpan secara private dicuri, kemudian diframming dan beredarlah yang seperti rekan-rekan sekalian ketahui,ujarnya.

“Yang terakhir atas isu yang paling central saya tidak punya pesawat,” tambahnya.

Kepada Eko Darmanto, KPK melihat adanya keanehan terhadap harta kekayaan yang dimiliknya.

Disebutkan bahwa eks Dirjen Bea Cukai ini memiliki utang lebih dari Rp4 miliar, hal ini tak berbanding lurus dengan penghasilannya per tahun.

“Utangnya kok meningkat, liat utangnya empat miliar lebih, lihat penghasilannya dia setahun cuma 500 juta, kalau punya utang empat miliar penghasilan setahun 500 juta, itu empat miliar lu bayar sepuluh tahun aja 400 juta setahun kan, nah lu mau makan apa penghasilannya 500 bayar utang 400, selama sepuluh tahun itu keanehan itu kita lihat,” kata Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan KPK.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Eko Darmanto
# Pahala Nainggolan
# Bea Cukai
# KPK

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.