Isu Penundaan Pemilu 2024 Jilid 2 Bikin Publik Terusik, Yusril Ihza Mahendra Akhirnya Buka Suara!

Yusril Ihza Mahendra, Ahli Hukum Tata Negara
Yusril Ihza Mahendra, Ahli Hukum Tata Negara

AYOJAKARTA.COM - Wacana penundaan Pemilu 2024 yang sempat menjadi perbincangan hangat setahun lalu, kini kembali mengusik ketenangan publik.

Saat itu, sejumlah orang dekat di sekitar Presiden Jokowi mulai menyuarakan tentang perlunya menunda Pemilu 2024.

Publik lantas bereaksi karena penundaan Pemilu sama artinya dengan memperpanjang masa jabatan semua produk hasil Pemilu.

Menunda Pemilu 2024 artinya memperpanjang masa jabatan presiden, wakil presiden, anggota DPR serta menabrak konstitusi.

Baca Juga: Staff Presiden Moeldoko Pastikan Presiden dan Pihak Istana Tidak Ada Intervensi Soal Penundaan Pemilu 2024

Pada Januari 2022, Menteri Investasi yang diamanahkan kepada Bahlil Lahadalia dengan mengatasnamakan pengusaha meminta agar Pemilu 2024 ditunda.

Pernyataan senada kemudian datang dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar yang mengatasnamakan pelaku bisnis UMKM.

Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar yang mengatasnamakan petani sawit kemudian menyuarakan perlunya menunda Pemilu 2024.

Namun demikian, pengusaha, pebisnis UMKM serta petani sawit yang dimaksud oleh barisan pendukung Jokowi tidak pernah secara jelas terungkap.

Baca Juga: Mahfud MD Yakin Ada Permainan di Balik Putusan PN Jakpus Soal Pemilu 2024, Begini Kata Effendi Gazali

Tak berhenti di Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kemudian membuat pernyataan tentang perlunya menunda Pemilu 2024.

Partai yang berhasil membatasi kekuasaan presiden hanya dua periode tersebut menilai pandemi, perang Ukraina serta anggaran sebagai alasan penundaan Pemilu.

Zulkifli Hasan juga menyinggung bahwa penundaan Pemilu merupakan bentuk kepuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah.

Opini-opini liar publik terkait penundaan Pemilu 2024 kemudian disanggah oleh Presiden Joko Widodo dengan membuat pernyataan.

“Yang ngomong presiden tiga periode itu artinya tiga, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, ingin menjerumuskan,” jelas presiden pada 2 Desember 2019 silam.

Baca Juga: Tegas! Presiden Jokowi Dukung KPU Banding Perihal Putusan Penundaan Pemilu 2024 Oleh PN Jakarta Pusat

Setelah sempat meredup, kabar akan adanya penundaan Pemilu 2024 kembali terdengar dan membuat publik gempar.

Kegagalan Partai Prima dalam mengikuti kontestasi Pemilu 2024 karena dinilai KPU tidak memenuhi syarat, berdampak lahirnya gugatan.

Dalam pengadilan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyetujui gugatan Partai Prima selaku pihak penggugat.

Terkait dengan putusan PN Jakarta Pusat yang mengamini gugatan Partai Prima yang bisa berdampak tertundanya Pemilu, Yusril Ihza Mahendra memberi tanggapan.

“Sekiranya nanti diputuskan seperti itu, maka partai-partai lain dapat melakukan perlawanan atas eksekusi ini,” ujar Yusril Ihza Mahendra selaku Ahli Hukum Tata Negara.

Baca Juga: Makin Panas! Mahfud MD Sebut Ada Main Dalam Putusan PN Jakpus yang Hukum KPU Tunda Pemilu Hingga 2025

Yusril Ihza Mahendra menilai kuatnya dorongan publik yang menginginkan Pemilu tetap dilangsungkan sesuai rencana akan membuat hakim Pengadilan Tinggi menyudahi persoalan.

Terkait memori banding KPU, Yusril Ihza Mahendra menganggap proses hukum yang ditempuh KPU selaku tergugat sudah benar dan sesuai aturan.

Demikian informasi terkait kabar Pemilu seperti dikutip Ayojakarta dari YouTube Kompas TV pada Kamis, 9 Maret 2023.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Partai Prima
# PN Jakarta Pusat
# Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
# Muhaimin Iskandar
# Pemilu
# Ahli Hukum Tata Negara
# Presiden Jokowi
# Pemilu 2024
# Presiden Joko Widodo
# KPU
# Zulkifli Hasan
# Yusril Ihza Mahendra
# Bahlil Lahadalia
# DPR
# Airlangga Hartarto
# UMKM

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.