Perppu Cipta Kerja Resmi Disahkan DPR, Fraksi Demokrat dan PKS Menolak Hingga Walk Out

AYOJAKARTA.COM - Dalam sidang paripurna hari ini, DPR secara resmi mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang kurang dari 2 bulan setelah Presiden mengirimkan Surpres ke DPR awal Februari lalu.

Sebelum disahkan oleh DPR hari ini, Perppu telah diteken oleh Presiden Jokowi setelah Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konsitusi.

Adapun warna warni dalam pengsahan Perppu yang disahkan oleh Menko Prekonomian dan Ketua DPR, diwaranai penolakan dan walk out dari fraksi Demokrat dan PKS.

Baca Juga: Unggah Foto Gendong Gala Sky di Tanah Suci, Netizen Doakan Thariq Halilintar dan Fuji Balikan

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa pengesahan Perppu menjadi Undang-Undang Cipta Kerja penting untuk memitigasi dampak ekonomi global.

Tujuannya adalah agar Indonesia bisa memitigasi secara maksimal situasi ekonomi nasional yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi global.

Melalui Menko Prekonomian tujuan dari Undang-Undang cipta kerja ini adalah agar bisa memitigasi secara maksimal situasi ekonomi nasional yang dipengaruhi oleh situasi Global," Ujar Puan Maharani dikutip AyoJakarta.com dari kanal YouTube KompasTv.

Namun, Fraksi Partai Demokrat menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja dan mempertanyakan aspek kegentingan yang memaksa keluarnya Perppu.

Baca Juga: Meski Tak Maju, Jokowi dan Megawati adalah Penentu di Pilpres 2024! Kok Bisa?

Tidak hanya Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS juga menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja dengan melakukan interupsi dan walkout.

Dari 9 fraksi yang hadir, 7 fraksi mendukung pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Namun, sebelum disahkan, RUU Cipta Kerja menuai penolakan dari berbagai kalangan dan bahkan sempat dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konsitusi.

Baca Juga: SAH! Perppu Cipta Kerja Jadi UU, Jajaran Menteri Setuju Tapi Tidak bagi Masyarakat?

Berita ini menunjukkan bahwa Perppu Cipta Kerja menjadi topik yang kontroversial di kalangan DPR dan masyarakat luas.