Nasib 2,3 Juta Honorer Segera Diputuskan? Junimart Girsang Pastikan akan Dapat Hak Ini

Ilustrasi. Komisi II DPR RI meminta kepada MenPAN RB untuk segera menyelesaikan nasib dari 2,3 juta tenaga honorer di Indonesia.
Ilustrasi. Komisi II DPR RI meminta kepada MenPAN RB untuk segera menyelesaikan nasib dari 2,3 juta tenaga honorer di Indonesia.

AYOJAKARTA.COM – Informasi seputar honorer dibahas dalam artikel ini. Ada kabar terbaru berkaitan dengan nasib tenaga honorer.

Berdasarkan rencana dari pemerintah, tenaga honorer akan dihapus pada November 2023 mendatang.

Maka dari itu Komisi II DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar pada Senin, 10 April 2023.

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI meminta kepada MenPAN RB untuk segera menyelesaikan nasib dari 2,3 juta tenaga honorer di Indonesia.

Baca Juga: TERBARU! Wakil Ketua Komisi II DPR RI: Seluruh Tenaga Honorer Akan Diangkat jadi PPPK Tanpa Ada Pengecualian

Ada tujuh kesimpulan hasil rapat yang terjadi di hari tersebut dan dibacakan oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, salah satunya berkaitan dengan nasib dari tenaga honorer.

“Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian PANRB untuk segera menyelesaikan urusan terkait dengan tenaga honorer sebelum tanggal kebijakan penghapusan pada 28 November 2023,” ujarnya, dikutip AyoJakarta.com melalui YouTube DPR RI, Senin, 17 April 2023.

Selain itu hasil rapat juga menunjukan bahwa masalah honorer mengacu pada PP Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Ahmad Doli menyebut bahwa penyelesaian masalah penghapusan tenaga honorer tersebut harus dengan catatan sebagai berikut:

Baca Juga: Auto Jadi PPPK? Menpan RB Janji Tidak ada PHK Massal Tenaga Honorer karena 4 Hal ini

· Tidak ada pemberlakuan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal kepada seluruh tenaga honorer.

· Tidak ada tenaga honor yang dikurangi honor yang telah diterima pada saat ini.

· Kebijakan yang nantinya diambil oleh Kementerian PANRB juga harus menghindari adanya pembengkakan anggaran.

· Menerapkan prinsip keadilan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi ASN.

Baca Juga: BYE! Honorer Dihapus November 2023, Bagaimana Nasib 2,3 Juta Tenaga Honorer? Cek Kebijakan Terbaru Pemerintah

Pada kesempatan yang berbeda, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang memastikan bahwa seluruh tenaga honorer akan berkesempatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Menurutnya pengangkatan tenaga honorer akan dilakukan oleh pemerintah melalui KemenPAN RB paling lama pada tanggal 28 November 2023.

“Seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi PPPK tanpa pengecualian dan pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi PPPK harus sudah terealisasi paling lama 28 November tahun ini,” ujar Junimart Girsang pada Jumat, 14 April 2023.

Pengangkatan tenaga honorer itu sendiri akan dilakukan kepada sejumlah 2.360.363 tenaga non aparatur sipil negara (ASN) atau bisa dikatakan tenaga honorer yang tercatat dalam data KemenPAN RB.

Baca Juga: CPNS 2023 Segera Dibuka, Menpan RB Sebut 3 Profesi Ini Dipastikan Bukan dari Honorer Harus PNS, Apa Saja?

Yang termasuk dalam tenaga honorer di sini meliputi para tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, penyuluh, tenaga administrasi, tenaga kebersihan atau office boy/girl, Satpol PP, maupun tenaga honorer lainnya.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Junimart Girsang
# honorer
# DPR

News Update

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.