PKH Tahap 2 Tahun 2023 Sudah Cair? Simak 3 Informasi Pentingnya di Sini!

Benarkah PKH Tahap 2 Tahun 2023 Sudah Cair?
Benarkah PKH Tahap 2 Tahun 2023 Sudah Cair?

AYOJAKARTA.COM--Bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pencairan baik BPNT maupun PKH Tahap 2 2023 merupakan hal yang paling ditunggu-tunggu.

Di artikel ini akan ada 3 informasi penting terkait BPNT dan PKH Tahap 2 tahun 2023 yang harus disimak baik-baik terutama bagi para KPM.

Benarkah ada informasi mengenai PKH Tahap 2 tahun 2023 sudah mulai dicairkan?

Ada 3 informasi penting terkait PKH BPNT di hari ini Rabu (26/4/2023) seperti dilansir Ayojakarta.com pada kanal YouTube Diary Bansos.

Baca Juga: Kabar Gembira! Sesuai Instruksi Jokowi, 6 Bansos Ini Cair Lagi Pasca Lebaran, Nomor 4 dan 6 Paling Ditunggu

Informasi ini adalah terkait proses penidaklayakan para KPM di aplikasi SIKS NG atau di data DTKS.

Karena kita ketahui bersama apabila para KPM ini dinonaktifkan atau di tidak layakkan di SIKS NG atau DTKS maka bisa dipastikan bantuan sosialnya ini tidak akan bisa cair.

Ada kendala yang rupanya dialami oleh para pendamping PKH pada sejumlah wilayah tertentu.

Dimana pada aplikasi SIKS NG beberapa KPM statusnya berubah menjadi ditidak layakkan oleh pemerintah.

Hal itu tentu saja akan mempengaruhi pencairan bantuan sosial seperti PKH Tahap 2 tahun 2023 yang akan segera cair.

Ada tiga informasi yang bisa dicatat bagi para KPM terkait status kelayakan di aplikasi SIKS NG berikut ini:

Baca Juga: Bansos PKH 2023 Masih Tetap Berlanjut, Berikut Kategori dan Cara Cek Penerimanya

1. Bagi KPM yang status kelayakkan berubah menjadi tidak layak di aplikasi SIKS NG masih dapat melakukan perubahan dengan mendatangi Desa melalui operator SIKS NG Desa, kemudian pekerja sosial yaitu bisa dari pendamping sosial yang memiliki akun user SIKS NG.

Bagi yang statusnya masih layak, maka solusinya adalah mengajukan usul baru.

2. Adanya pergantian pengurus yang mungkin sudah meninggal.

Jika ingin mengganti nomor KK maka akan kosong saldo di tahap berikutnya karena data sudah berubah.

Maka dari itu pergantian pengurus harus satu KK dan pengurus pengganti wajib 17 tahun ke atas.

Apabila dalam satu KK tidak ada yang berumur 17 tahun ke atas, maka pencairan bantuan tahap selanjutnya seperti salah satunya PKH Tahap 2 tidak bisa cair kembali.

Baca Juga: Kapan Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Cair? KPM Siap-siap Full Cuan Pasca Lebaran, Cek Jadwal Terbarunya di Sini

3. Jika ada KPM yang disanggah oleh masyarakat melalui aplikasi cek bansos usul sanggah, dan oleh masyarakat itu dinyatakan tidak layak.

Namun apabila ternyata sebenarnya si penerima tersebut statusnya masih layak, maka status ketidak layakkannya harus ditolak oleh Pemda melalui akun supervisor yang ada di Dinas Sosial di masing-masing kabupaten.

Apabila status sanggah tersebut tidak ditolak, maka Kementerian Sosial akan meng-acc usulan sanggah tersebut dan si penerima tidak akan lagi mendapatkan bantuan tahap selanjutnya.

Selanjutnya apakah benar bantuan PKH Tahap 2 Tahun 2023 sudah cair sebesar Rp 400 ribu?.

Baca Juga: Kabar Terbaru! Jadwal Pencairan PKH Tahap 2, Simak Informasinya di Sini

Bantuan pemerintah yang saat ini telah cair adalah bantuan BPNT Tahap 2 yaitu alokasi bulan Maret dan April 2023.

Pencairan BPNT Tahap 2 tersebut cair melalui kartu KKS sebesar Rp 400 ribu.

Meskipun sudah mulai dicairkan, proses pencairan BPNT Tahap 2 tersebut masih dilakukan secara bertahap.

Sedangkan PKH Tahap 2 sendiri diprediksi akan cair di bulan Mei atau Juni 2023 mendatang.***

 

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Pencairan PKH Tahap II
# DTKS
# KPM
# Kartu KKS

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.