KPK Mulai Incar RANS PIK Basketball Milik Raffi Ahmad, Menantu Rafael Alun Akhirnya Dinonaktifkan?

Raffi Ahmad soal RANS PIK Basketball
Raffi Ahmad soal RANS PIK Basketball

AYOJAKARTA.COM -- Buntut kasus Rafael Alun ikut berimbas kepada jaringan bisnis milik Raffi Ahmad salah satunya di bidang olahraga yaitu RANS PIK Basketball.

Pasalnya RANS PIK Basketball saat ini mulai diincar oleh KPK karena menantu Rafael Alun, Jeremy Imanuel Santoso diketahui menjadi presiden klub bisnis olahraga Raffi Ahmad tersebut.

Namun menanggapi hal tersebut, menurut Raffi Ahmad, Jeremy Imanuel Santoso telah mengundurkan diri dan dinonaktifkan dalam pengurusan tim.

Baca Juga: Usai Raffi Ahmad, Rizky Billar, Rendy Samuel, dan Rudy Salim, Artis Inisial R ini Masuk ke Dalam Daftar TPPU

"Jeremy sementara sudah mengundurkan diri," ujar Raffi Ahmad seperti dikutip AyoJakarta.com pada laman Suara.com, Selasa (16/5/2023).

Raffi mengungkapkan bahwa Jeremy sudah tidak ada lagi kaitannya dengan RANS PIK Basketball.

Alasan penonaktifan Jeremy dan pengunduran diri sang presiden klub diakh Raffi Ahmad adalah agar dapat menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu terutama yang berhubungan dengan tersangka pencucian uang Rafael Alun.

Raffi pun memastikan Jeremy sudah tidak ikut lagi kepengurusan tim di sana.

"Sudah enggak, sudah non aktif," imbuh Raffi Ahmad," ujar Raffi.

Baca Juga: HEBOH! Ibu Raffi Ahmad, Amy Qanita Jadi perbincangan Warganet Usai Tertangkap Menyukai Foto Ayu Ting Ting

Raffi pun hanya bisa mendoakan agar masalah yang dihadapi Jeremy dan keluarga agar cepat selesai.

Raffi juga berujar bahwa nantinya Jeremy bisa diterima lagi asalkan telah terbukti tidak terlibat dalam praktek pencucian uang bersama mertuanya Rafael Alun.

Pihak KPK sendiri saat ini memang tengah menyelidiki aliran dana milik Rafael Alun yang telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencucian uang.

Rafael Alun diduga terlibat tindak pidana pencucian uang selama dirinya menjadi pegawai ASN di Direktorat Jenderal Pajak.

Baca Juga: Video Raffi Ahmad Beberkan Biaya Belanja Nagita Slavina Kembali Viral, Netizen: Ari Wibowo Harus Lihat

KPK pun sempat membuat pernyataan bahwa dalam salah satu aset yang dicurigai milik Rafael Alun, nama RANS PIK Basketball termasuk di dalamnya dan dicurigai menerima aliran dana dari ayah Mario Dandy tersebut.

KPK mencurigai menantu Rafael Alun, Jeremy yang menjadi presiden klub RANS PIK Basketball menerima aliran dana haram dan mendanai klub tersebut.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur pun menegaskan bahwa akan dilakukan pemeriksaan terhadap siapapun yang terkait dengan Rafael Alun.

"Semua intinya kaan kami telusuri, mau ke keluarganya, anaknya, keluarga orangtuanya, temannya dan segala macam," ujar Asep.***(Rosandra Gisca Andyna)

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Jeremy Imanuel Santoso
# RANS PIK Basketball
# Rafael Alun
# raffi ahmad
# KPK

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.