Hasil Survei Indikator Politik Indonesia: Masyarakat Ingin Ferdy Sambo Dihukum Mati

Hasil Survei Indikator Politik Indonesia: Masyarakat Ingin Ferdy Sambo Dihukum Mati
Hasil Survei Indikator Politik Indonesia: Masyarakat Ingin Ferdy Sambo Dihukum Mati

AYOJAKARTA.COM - Hasil Survei Indikator Politik Indonesia soal kasus Ferdy Sambo dapat disimak di artikel ini.

Sebagai informasi, hasil survei menyatakan sebagian besar masyarakat Indonesia ingin Ferdy Sambo dihukum mati atas kasus pembunuhan Brigadir J.

Lantas bagaimana hasil survei lengkapnya?

Berikut ulasannya dikutip AyoJakarta.com dari AyoIndonesia.com pada Kamis (25/8/2022) dengan judul Survei Indikator Politik, Publik Menginginkan Ferdy Sambo di Hukum Mati.

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebut 54,9% publik mengingkan Ferdy Sambo untuk dihukum mati terlepas dari motif pembunuhan yang belum bisa dipastikan kebenarannya.

Kabareskrim Komjen Agus Andrianto juga pernah mengatakan bahwa Ferdy Sambo terancam hukuman mati.

Baca Juga: Ferdy Sambo Ngaku Ingin Hapus Jejak Bharada E dari Kasus Pembunuhan Brigadir J, Ini Alasannya

Indikator Politik juga mensurvei kepada publik mengenai berita tersebut.

Hasilnya, dari 66,3% yang mengetahui berita tersebut, 76% mayoritas publik menyetujui kalau Ferdy Sambo di hukum mati.

Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, menjelaskan mengapa mayoritas publik percaya Ferdy Sambo akan dikenakan hukuman mati.

Menurutnya, mayoritas publik mengetahui Kapolri menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka karena memerintah Bharada E (Richard Elezier) untuk menembak Brigadir J.

Lalu mayoritas publik juga sangat percaya Ferdy Sambo adalah dalang sekaligus ikut melakukan pembunuhan tersebut.

Sehingga mayoritas publik juga percaya kalau Ferdy Sambo sudah merekayasa peristiwa pembunuhan Brigadir J.

Baca Juga: Profil dan Biodata Brigadir Daden, Orang yang Disebut Penghasut Ferdy Sambo hingga Membunuh

Alasan dari mayoritas publik percaya kalau Ferdy Sambo pantas untuk di hukum mati adalah, mayoritas publik mempercayai kalau Brigadir J ada di pihak yang tidak salah.

Itu terpapar dalam survei mengenai motif pembunuhan Brigadir J, Indikator Politik mensurvei apakah Brigadir J tewas karena adu tembak atau memang kesengajaan.

81,1% publik memilih motif Brigadir J sengaja dibunuh karena alasan tertentu, sementara 10% memilih motif Brigadir J tewas akibat adu tembak karena didapati melakukan pengancaman dan pelecehan seksual terhadap istri atasannya.

Sebagian besar publik juga tidak mempercayai Brigadir J melakukan pengancaman dan pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo.

Survei menyatakan dari 65,4% publik yang mengetahui adanya pengancaman dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J, 52,6% tidak mempercayai sama sekali alasan motif dari pembunuhan Brigadir J.

Pada akhirnya, publik ingin segera mengetahui motif sebenernya dari kasus pembunuhan Brigadir J. 65,6% hasil survei menginginkan motif untuk segera dibuka ke publik.

Namun semua hasil penyelidikan baru akan diungkapkan pada proses persidangan, Ferdy Sambo baru menjalani persidangan kode etik, pada Kamis (25/08).***Agung Budiman (AyoIndonesia.com)

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# hasil survei Indikator Politik
# survei indikator politik
# Indikator Politik Indonesia
# Survei Indikator Politik Indonesia
# dihukum mati
# Ferdy Sambo

News Update

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.