Menarik! Pemerintah Akan Bayar Pengguna Sepeda Dihitung Per Kilometer Jarak Tempuh

Menarik! Pemerintah Akan Bayar Pengguna Sepeda Dihitung Per Kilometer Jarak Tempuh
Menarik! Pemerintah Akan Bayar Pengguna Sepeda Dihitung Per Kilometer Jarak Tempuh

AYOJAKARTA.COM – Kabar gembira untuk para pengguna sepeda, selain mendapatkan kebugaran karena bersepeda ternyata bisa juga mendapatkan uang dari mengayuh sepeda.

Pemerintah memutuskan untuk memberikan intensif kepada orang-orang yang menggunakan sepeda dan uang yang akan diterima pesepeda juga fantastis jumlahnya.

Ini dilakukan pemerintah sebagai solusi untuk mengurai masalah kemacetan dan juga sebagai bentuk perhatian terhadap iklim dan polusi.

Baca Juga: Menghitung Hari Jelang Pernikahan dengan Kaesang Pangarep, Erina Gudono Masih Galau!

Selain itu juga demi memperbaiki kesehatan umum masyarakat, maka pemerintah memberi progam intensif ini yang bisa disebut juga dengan subsidi sepeda.

Ini menjadi upaya nyata pemerintah dalam mendukung pengurangan ketergantungan masyarakat akan kendaraan pribadi.

Dilansir AyoJakarta.com dari akun Twitter @B2Windonesia, uang yang akan didapat oleh pesepeda ini terhitung fantastis. Pemerintah akan memberikan dana intensif sebesar Rp 50.000/km jarak yang ditempuh masyarakat jika bersepeda, khususnya bagi pekerja.

Jadi apabila seorang pekerja bersepeda sejauh 10 kilometer per hari dan lima hari dalam seminggu, maka pesepeda ini akan mendapat sekitar Rp 120 juta pertahun.

Baca Juga: Resmi Menikah, Seberapa Kaya Jess No Limit dan Sisca Kohl? Intip Kekayaannya yang Fantastis di Sini!

Uang yang akan didapat masyarakat dari intensif sepeda ini dibebaskan dari pajak, artinya tidak akan ada potongan pajak.

Pemerintah telah membuat target lebih dari 200.000 pekerja akan melakukan komuter bersepeda di tahun pertama progam ini berjalan.

Kebijakan ini tentu saja menjadi kabar gembira untuk para pengguna sepeda karena bisa mendapat banyak manfaat.

Bagi orang yang menggunakan sepeda akan mendapat manfaat kesehatan, terhindar dari macet, dan juga ada dana insentif yang akan didapat tanpa ada potongan pajak.

Baca Juga: Sebut Putranya Kebanggaan hingga Bisa Angkat Derajat Keluarga, Ibu Bharada E Minta Hal Ini ke Ferdy Sambo

Kemudian manfaat lain yang akan didapat adalah berkurangnya polusi udara dan dapat pula mengurai kemacetan.

Itulah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Christchurch di Selandia Baru yang dilansir dari the Guardian 7.

Ternyata tidak hanya di Selandia Baru, kebijakan subsidi bagi warga yang melakukan aktivitas menggunakan sepeda juga diikuti oleh banyak negara.

Negara yang memiliki kebijakan serupa adalah Belgia, Perancis, Italia, dan Belanda tentunya dengan variasi nilai subsidi yang berbeda-beda.

Baca Juga: Ronny Talapessy Pastikan Bharada E Bermental Baja jika Disatukan dengan Ferdy Sambo di Persidangan

Hal ini berbedda dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia mengarahkan masyarakatnya untuk membeli kendaraan bertenaga listrik.

Hal ini dapat dilihat dari pemerintah Indonesia yang dikabarkan akan memberikan subsidi pada warga yang melakukan pembelian kendaraan listrik.

Menurut beberapa judul berita yang ada, inilah bukti pemerintah Indonesia menunjang pemakaian kendaraan listrik seperti motor listrik.

Contoh-contoh judul berita yang berhasil direkam @B2Windonesia antara lain :

Beli Motor Listrik di RI Bakal Dapat Subsidi Rp 6,5 Juta!

Tahun Depan Pemerintah Akan Subsidi Rp 6,5 Juta untuk Pembelian Motor Listrik

Subsidi Konversi Motor Listrik Capai 7,5 Juta.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# pesepeda
# bayar
# subsidi
# uang
# Pemerintah
# program
# kemacetan
# polusi
# sepeda

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.