Panas! Debat Jaksa dengan Penasihat Hukum Agus Nurpatria Terkait Satgas Merah Putih Irfan Widyanto

Panas! Debat Jaksa dengan Penasihat Hukum Agus Nurpatria Terkait Satgas Merah Putih Irfan Widyanto
Panas! Debat Jaksa dengan Penasihat Hukum Agus Nurpatria Terkait Satgas Merah Putih Irfan Widyanto

AYOJAKARTA.COM – Persidangan perkara osbtruction of justice atau perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J alias Yosua Hutabarat berjalan panas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Perdebatan panas antara jaksa penuntut umum (JPU) dengan penasehat hukum terdakwa Agus Nurpatria diawali dengan pertanyaan soal status saksi Irfan Widyanto di Satgas Merah Putih.

Jaksa terasa panas sehingga berpendapat bahwa tidak ada hubungan antara Satgas Merah putih dengan perkara obstruction of justice.

/Baca Juga: Kaleidoskop 2022: 5 Deretan Artis yang Gaji Asistennya dengan Jumlah Fantastis, Hingga Capai Puluhan Juta!

“Penyebutan yang bias itu tolong majelis hentikan. Sebab, apa hubungan Satgas Merah Putih?” kata jaksa di PN Jaksel, Kamis 15 Desember 2022.

Adapun Irfan Widyanto diketahui merupakan anggota Satgas Merah Putih yang diketahui oleh mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.

Oleh karena itu, penasihat hukum Agus Nurpatria mengaku ingin menggali kedekatan Irfan Widyanto dengan Ferdy Sambo.

5Baca Juga: Kaleidoskop 2022: 5 Deretan Artis yang Gaji Asistennya dengan Jumlah Fantastis, Hingga Capai Puluhan Juta!

“Itu menunjukan kedekatan (Irfan dan Ferdy Sambo),” sahut penasihat hukum Agus.

Jaksa yang mendengar hal itu kembali menimpali bahwa perkara obstruction of justice tidak ada kaitannya dengan Satgas Merah Putih.

“Perbuatan Pidana tidak ada kaitannya dengan satgas-satgas itu,” tegas jaksa.

Ketua Majelis Hakim PN Jaksel Ahmad Suhel lantas melerai perdebatan panas antara jaksa penuntut umum dan penasehat hukum.

Hakim Ahmad Suhel mengatakan kepada penasihat hukum Agus Nurpatria agar memperlihatkan bukti terkait keterlibatan Irfan Widyanto dalam Satgas Merah Putih.

“Sebentar-sebentar, karena begini, ya, ini juga ada beberapa keterkaitan termasuk dengan kilometer 50 dari saudara juga yang mengatakan waktu itu kepada Acay (Ari Cahya Nugraha) itu juga terkait Satgas Merah Putih,” kata hakim Ahmad Suhel.

Baca Juga: Debat Panas Hendra Kurniawan Dengan Jaksa Penuntut Umum saat Ditanya Soal Perintah Amankan CCTV

Kendati demikian, penasihat hukum Agus Nurpatria tidak memiliki bukti terkait dengan keanggotaan Irfan Widyanto dalam Satgas Merah Putih.

Sementara itu, Irfan Widyanto mengaku belum bertugas di Satgas Merah Putih sebagaimana tudingan dari penasihat hukum Agus Nurpatria.

“Siap, karena saya belum menjalankan tugas dari Satgas Khusus Merah Putih,” kata Irfan di persidangan.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Satgas
# Agus Nurpatria
# Irfan Widyanto
# Debat
# Jaksa
# Hakim
# penasihat hukum

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.