10 Jurusan Kuliah yang Lulusannya Dibutuhkan di Seleksi CPNS, Bahkan Diincar Perusahaan Swasta

Ilustrasi. Seleksi CPNS
Ilustrasi. Seleksi CPNS

AYOJAKARTA.COM - Menjadi seorang pegawai negeri sipil (PNS) adalah cita-cita yang diidamkan oleh banyak lulusan perguruan tinggi.

Bagi kamu yang berada di bangku SMA, SMK, atau sederajat dan berniat menjadi CPNS, ada sejumlah jurusan kuliah yang sangat dibutuhkan.

Pada tahun 2024, akan ada rekrutmen CPNS dengan sebanyak 429.183 formasi di tingkat pusat dan 1.867.333 di daerah.

Jadi, apa saja kah sepuluh jurusan kuliah yang berpeluang untuk menjadi seorang PNS berdasarkan rekrutmen tahun 2023?

Baca Juga: Pejuang BUMN Harus Tahu! 5 Jurusan Kuliah yang Paling Banyak Bekerja di PT Pertamina Persero, Apa Saja?

Berikut informasi yang dikutip oleh Ayojakarta.com dari kanal YouTube Semua Ada Di Sini, Jumat  (10/05/2024).

1. Ilmu Kearsipan

Jurusan bidang sosial dan humaniora atau soshum memiliki 599 posisi yang dibutuhkan dalam seleksi CPNS, salah satunya adalah arsiparis.

2. Pendidikan

Profesi guru menjadi salah satu yang selalu dibutuhkan di Indonesia.

Formasi guru untuk lulusan pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) dan pendidikan anak usia dini (PAUD) selalu ada dalam rekrutmen CPNS.

3. Kesehatan

Kebutuhan tenaga kesehatan di formasi CPNS selalu besar.

Posisi seperti administrator kesehatan, dokter, perawat, dan bidan selalu dicari.

4. Hukum

Sektor hukum dalam pemerintahan membutuhkan banyak tenaga ahli.

Contohnya adalah formasi di Kejaksaan Agung atau analisis rancangan naskah perjanjian di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

5. Manajemen

Lulusan jurusan Manajemen memiliki banyak kesempatan di sektor pemerintahan, misalnya untuk posisi perencanaan.

6. Teknik Informatika

Ada 5.154 lowongan CPNS dari seluruh pemerintah daerah sampai Kementerian.

Banyak posisi ahli pertama pranata komputer yang dicari.

Baca Juga: Daftar 10 Jurusan Kuliah di Institut Teknologi Bandung yang Punya Gaji Tinggi, Lulusan ITB Paling Kecil Rp8 Juta

7. Bahasa Inggris

Jurusan ini dibutuhkan dalam pemerintahan, contohnya di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk posisi staf diplomat.

8. Teknik

Jurusan Teknik juga banyak dibutuhkan untuk mengisi formasi PNS di pemerintahan, misalnya untuk posisi di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atau di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

9. Administrasi

Lulusan jurusan administrasi juga banyak dicari saat seleksi CPNS.

Ada 661 posisi yang dibutuhkan, misalnya sebagai analis kebijakan.

10. Psikologi

Jurusan Psikologi memiliki karir pemerintahan yang beragam, termasuk sebagai asesor sumber daya manusia (SDM) atau analis pengembangan.

Dari 10 jurusan kuliah tersebut, manakah yang akan kamu pilih?

Ingatlah, tidak hanya berpeluang menjadi PNS, tetapi juga banyak diincar oleh perusahaan swasta di Indonesia. Yuk mukai persiapkan dirimu dari sekarang.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# CPNS
# jurusan kuliah

News Update

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.