CATAT! Segini Syarat Minimal Nilai UTBK Masuk PKN STAN dan POLTEK SSN 2024, Calon Taruna Taruni Wajib Tahu!

Syarat Minimal Nilai UTBK Masuk PKN STAN dan POLTEK SSN 2024
Syarat Minimal Nilai UTBK Masuk PKN STAN dan POLTEK SSN 2024

AYOJAKARTA.COM - Bagi yang ingin mendaftar sekolah kedinasan di tahun 2024 ini harap mengetahui informasi penting berikut ini.

Perlu diketahui bahwa ada 2 sekolah kedinasan yang menetapkan nilai UTBK sebagai syarat pendaftaran.

Dua sekolah kedinasan yang menetapkan nilai UTBK sebagai syarat masuk tersebut adalah Politeknik Keuangan Negara (PKN) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan satunya lagi Politeknik Siber dan Sandi Negara )Poltek SSN).

PKN STAN merupakan sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, sementara Poltek SSN berada di bawah naungan Badan Siber dan Sandi negara (BSSN).

Baca Juga: Pejuang Sekolah Kedinasan Merapat! Yuk Kenalan dengan Program Studi di Poltek SSN untuk Taruna dan Taruni 2024

Kemudian untuk jurusan yang dibuka pada sekolah kedinasan PKN STAN, sebagai berikut:

Program D-IV

  • Akuntansi Sektor Publik
  • Manajemen Aset Publik
  • Manajemen Keuangan Negara

Program D-III

  • Akuntansi
  • Kebendaharaan Negara
  • Kepabeanan dan Cukai
  • Manajemen Aset
  • PBB/Penilai
  • Pajak

Baca Juga: Mau Daftar Sekolah Kedinasan 2024? Kenali Tahapan Tes di 8 Sekdin Berikut Ini, Ada STAN Hingga KEMENHUB

Adapun untuk jurusan yang dibuka di sekolah kedinasan Poltek SSN adalah berikut ini:

Program D-IV

  • Rekayasa Keamanan Siber
  • Rekayasa Kriptografi
  • Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi

Lulusan dari sekolah kedinasan PKN STAN dan Poltek SSN juga akan langsung diangkat jadi PNS untuk mengisi berbagai posisi berikut ini.

Baca Juga: Ingin Lolos Sekolah Kedinasan Kemenhub 2024? Simak Macam dan Jenis Pemeriksaannya pada Seleksi Kesehatan

PKN STAN

  • Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
  • Direktorat Bea dan Cukai
  • Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
  • Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN)
  • Instansi Pemerintah Lainnya (kementerian atau lembaga setingkatnya)

POLTEK SSN

  • Penguji Penetration Testing (Pentest)
  • Asisten Peneliti
  • Administrator Keamanan Jaringan
  • Cyber Security Analyst
  • Cyber Incident Analyst
  • Digital Forensik
  • Perekayasa Perangkat Keras Modul Kripto

 Baca Juga: Dibuka Sebentar Lagi! Segini Ketentuan Nilai Rapor dan Ijazah Mendaftar di 7 Sekolah Kedinasan dari PKN STAN hingga IPDN

Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah informasi mengenai syarat minimal nilai UTBK untuk bisa masuk ke 2 sekolah kedinasan ini.

Dikutip dari akun Instagram @masuk.kedinasan pada (30/4/24), berikut syarat skor UTBK PKN STAN dan Poltek SSN.

  1. Skor minimal 600 untuk rataan seluruh subtes Tes Potensi Skolastik (TPS).
  2. Skor minimal 550 untuk Tes Literasi dalam Bahasa Indonesia.
  3. Skor minimal 450 untuk Tes Literasi dalam Bahasa Inggris.
  4. Skor minimal 500 untuk Tes Penalaran Matematika.***
Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Poltek SSN
# UTBK
# PKN STAN
# sekolah kedinasan

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.