Calon Taruna dan Praja Wajib Tahu Perkiraan Jumlah Biaya Seleksi di Sekolah Kedinasan, Ada Juga Lho yang Gratis!

illustrasi. Biaya seleksi sekolah kedinasan
illustrasi. Biaya seleksi sekolah kedinasan

AYOJAKARTA.COM - Pertengahan bulan April 2024 akan menjadi momentum penting bagi para calon peserta sekolah kedinasan di Indonesia.

Selain kesempatan menjadi taruna atau praja sekolah kedinasan mulai terbuka lebar, peluang menjadi ASN di masa depan juga ikut bersinar. 

Sejalan dengan kebutuhan SDM berkualitas untuk mengelola kebijakan negara, keinginan menjadi peserta didik di sekolah kedinasan ikut mengalami peningkatan.

Baca Juga: Mengapa Banyak Orang yang Takut dengan Hari Senin, Begini Fakta-fakta Menariknya

Terlebih karena besaran biaya pendidikan di sekolah kedinasan memiliki perbedaan cukup signifikan dengan instansi atau perguruan tinggi konvensional.

Berada di bawah naungan instansi pemerintah, sejumlah sekolah kedinasan bahkan ada yang membebaskan para mahasiswanya dari biaya-biaya tertentu.

Sebagai bahan pertimbangan bagi para calon taruna serta praja, berikut ini adalah perkiraan biaya seleksi di sekolah kedinasan:

Deretan Biaya Seleksi Sekolah Kedinasan

Biaya Seleksi di sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan atau Sekdin Kemenhub, khususnya di kota Surabaya adalah sebesar Rp 2.350.000.

Jumlah tersebut merupakan hasil akumulasi yang terdiri atas Biaya Pendaftaran, SKD, Tes Kesehatan, Tes Kesamaptaan, Psikotes serta Biaya Wawancara.

Perkiraan Biaya Seleksi di STMKG adalah sebesar Rp 1.625.000 yang meliputi Biaya Pendaftaran, Biaya SKD serta Biaya Tes Kesehatan.

Politeknik Statistika atau Polstat STIS, memiliki rincian Biaya Pendaftaran dan Tes Kesehatan yang berkisar antara Rp 876.000 hingga maksimal Rp 1.445.000.

Baca Juga: BLT Mitigasi Risiko Pangan Tak Kunjung Cair, Sri Mulyani Ungkap Alasan Mengapa Belum Disalurkan

Adapun biaya pokok yang harus dikeluarkan oleh calon peserta untuk Biaya Pendaftaran di Polstat STIS adalah sebesar Rp 300.000.

Sementara biaya Seleksi yang diberlakukan di PKN STAN bagi calon peserta adalah sebesar Rp 350.000.

Politeknik Siber dan Sandi Negara atau SSN yang berada dibawah naungan Badan Siber mewajibkan calon peserta untuk membayar Biaya Seleksi sebesar Rp 50.000.

Sama halnya dengan Poltek SSN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN juga mewajibkan calon peserta membayar biaya seleksi seleksi sebesar Rp 50.000.

Selain Poltek SSN dan IPDN, Biaya Seleksi sebesar Rp 50.000 juga diberlakukan bagi calon peserta yang ingin bergabung di Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN.

Berbeda dengan beberapa sekolah kedinasan yang memberlakukan Biaya Seleksi bagi calon peserta, Politekim serta Poltekip justru membebaskan biaya tersebut.

Baca Juga: Ungkap Fakta Seseorang yang Lahir pada Tanggal 15, 16, 19, 20, dan 26, Kamu Salah Satunya?

Berada dibawah naungan Kemenkumham, calon peserta di kedua jenis sekolah kedinasan tersebut tidak memberlakukan Biaya Seleksi alias Gratis bagi calon mahasiswanya.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan Sekdin di kota-kota lain di Indonesia memberlakukan jumlah biaya berbeda sehingga ikut mempengaruhi nilai totalnya. ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# biaya
# gratis
# seleksi
# sekolah kedinasan

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.