AYOJAKARTA.COM -- Jaminan untuk bisa merasakan dan menikmati Pendidikan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan amanat tertulis dalam Undang-Undang Dasar.
80 tahun lebih Indonesia sudah terbebas dari belenggu kolonial, cita-cita Pendiri Bangsa pada Pendidikan yang diamanatkan oleh Undang-Undang belum sepenuhnya terwujud.
Masih adanya kabar viral tentang narasi komersialisasi pendidikan, menjadi isyarat bahwa sejumlah persoalan menyangkut masa depan peradaban perlu dilakukan penanganan.
Baca Juga: Batal Ya! Pramono Alihkan Program Sarapan Gratis ke Renovasi Kantin Sekolah dan KJP
Pentingnya pendidikan sebagai sebuah hal paling esensial dalam membawa Indonesia ke derajat paling optimal bukan saja disampaikan oleh para Pendiri Bangsa.
Menurut Teguh Dartanto selaku Dekan FEB Universitas Indonesia, Pendidikan memiliki tingkat derajat kebutuhan yang tidak jauh berbeda dengan kesehatan.
Dengan berbekal pendidikan, masyarakat dengan kategori atau segmentasi miskin dan miskin ekstrem dapat memiliki peluang perbaikan taraf hidup.
Mengacu pada cita-cita tersebut, pemerintahan Prabowo – Gibran berencana untuk mulai memperkenalkan program Sekolah Rakyat Gratis.
Baca Juga: Pramono Anung Umumkan Program Sekolah Gratis: 40 Sekolah Swasta Prioritas untuk Warga Kurang Mampu
Berbeda dengan sistem transmisi keilmuan di sekolah negeri atau swasta pada umumnya, Sekolah Rakyat Gratis akan mengusung konsep asrama atau boarding school.
Di fasilitas yang menjadi lokasi Sekolah Rakyat Gratis, peserta didik yang diutamakan dari kalangan masyarakat atau keluarga pra sejahtera akan mengenyam pendidikan.
Guna memastikan ketepatan sasaran, pemerintah melalui Kementerian Sosial akan melakukan penyaringan calon siswa berdasarkan pada DTSEN.
Selain memperoleh pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku, siswa peserta Sekolah Rakyat Gratis juga dibebaskan dari kebutuhan hidup harian selama berada di asrama.
Baca Juga: 5 Tahap SPMB PKN STAN 2025, Jalur Karier Jadi PNS dengan Biaya Sekolah Gratis
Menyikapi rencana pembuatan dan pengadaan Sekolah Rakyat Gratis, Pakar Pendidikan asal UPI memberi tanggapan.
Menurut Profesor Cecep Darmawan yang juga merupakan Guru Besar Kebijakan Pendidikan UPI, pemerintah tidak harus membuat bangunan baru Sekolah Rakyat Gratis.
Hal terpenting untuk bisa dinikmati oleh kaum marginal atau kelas pra sejahtera, menurut Cecep lebih ditujukan kepada aksesibilitas yang berkualitas.
Baca Juga: Mau Pilih KJP atau Sekolah Gratis? Simak Kelebihan dan Kekurangan Dua Program Tersebut!
Selain kemudahan akses dan kualitas, salah satu cara terbaik untuk mengimplementasikan amanah Undang-Undang adalah dengan membuat standarisasi Pendidikan.
Berbekal ketiga komponen utama tersebut, Cecep optimis setiap proses yang dilakukan oleh pemerintah akan membuahkan perbaikan mutu SDM Indonesia.
Tanggapan terkait program Sekolah Rakyat Gratis juga mendapat tanggapan dari Trubus Rahardiansyah yang dikenal sebagai Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia.
Baca Juga: KJP vs Sekolah Gratis: Mana Solusi yang Lebih Baik?
Menurut Trubus, meski terdengar sangat populis dan dibutuhkan masyarakat, Program Sekolah Rakyat Gratis lebih kental dengan muatan politis.
“Sekolah Rakyat Gratis hanya sekedar pencitraan atau gimmick politik,” ungkap Trubus seraya mengingatkan pemerintah pentingnya bersikap strategis.***
Share this article
Di fasilitas yang menjadi lokasi Sekolah Rakyat Gratis, peserta didik yang diutamakan dari kalangan masyarakat atau keluarga pra sejahtera.