Info Terbaru Proses Penetapan NIP PPPK Tahap 1 dan PPPK Paruh Waktu Tahun 2024-2025

Illustrasi. Info Terbaru Proses Penetapan NIP PPPK Tahap 1 dan PPPK Paruh Waktu Tahun 2024-2025
Illustrasi. Info Terbaru Proses Penetapan NIP PPPK Tahap 1 dan PPPK Paruh Waktu Tahun 2024-2025

AYOJAKARTA.COM - Pemerintah BKN telah mengeluarkan edaran terbaru mengenai penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) bagi PPPK Tahap 1 untuk tahun anggaran 2024. 

Edaran ini mencakup beberapa poin penting terkait pengangkatan ASN dan PPPK Paruh Waktu, khususnya untuk peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi Tahap 1.

Menurut edaran tersebut, proses penetapan NIP bagi PPPK Tahap 1 telah diatur berdasarkan: 

Baca Juga: Seputar Dapodik 2025.b: Solusi Mengatasi 'Warning' NIK Ayah dan Wali untuk Operator Sekolah  

1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK, yang menetapkan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi akan diangkat sebagai calon PPPK oleh pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala BKN.  

2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan ASN.  

3. Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah melalui Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi PPPK.

Proses pemberkasan dilakukan secara elektronik melalui portal sscsn.bkn.go.id mulai 1 Januari hingga 31 Januari 2025. 

Pelamar yang dinyatakan lulus wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan melengkapi dokumen seperti pas foto, ijazah asli, transkrip nilai, surat pernyataan, SKCK, dan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. 

Berkas yang lengkap kemudian akan diajukan oleh instansi ke BKN, kemudian proses pengajuan penetapan NIP berlangsung dari 1 Februari hingga 28 Februari 2025.

Baca Juga: Mengupas Tuntas Performa Baterai iPhone 16 Pro Setelah 4 Bulan Pemakaian, Kabel dan Kepala Charger Asli Berpengaruh?

Info Terkait PPPK Paruh Waktu

Sesuai Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025, untuk pelamar PPPK paruh waktu, BKN menyatakan bahwa implementasi kebijakan ini akan dilakukan setelah seluruh rangkaian seleksi PPPK Tahap 1 dan Tahap 2 selesai.

Bagi rekan-rekan tenaga honorer yang masuk dalam kategori PPPK paruh waktu, diimbau untuk memantau perkembangan kebijakan ini, sambil menyelesaikan tahapan seleksi yang sedang berjalan.

BKN juga mengingatkan bahwa hari ini, 22 Januari 2025 adalah batas akhir pendaftaran PPPK tahap 2.

Pelamar yang memenuhi kriteria namun tidak menyelesaikan pendaftaran hingga pukul 23.59 WIB akan kehilangan status prioritas untuk diangkat menjadi PPPK.

Baca Juga: Series Terbaru Vivo X200 Pro Cocok untuk Pecinta Fotografi, Paling Worth It di Awal Tahun 2025?

Seluruh pelamar diharapkan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan memastikan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan. 
 
Proses penetapan NIP bagi PPPK tahap 1 dan pengaturan PPPK paruh waktu menjadi langkah strategis pemerintah dalam akselerasi penataan tenaga non-ASN. 

Dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, diharapkan seluruh pelamar dapat segera menyelesaikan proses ini sesuai jadwal yang telah ditentukan.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# PPPK tahap 1
# NIP
# PPPK Paruh Waktu

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.