Layanan BPJS Kesehatan Peserta PBI Dibayarkan Pemerintah Selama 3 Bulan ke Depan

AYOJAKARTA.COM - DPR RI memutuskan bahwa iuran BPJS Kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan dibayarkan pemerintahan selama tiga bulan ke depan.

Keputusan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco mengatakan DPR dan pemerintah sepakat untuk membayarkan seluruh layanan BPJS Kesehatan PBI.

Keputusan ini diambil usai hebohnya penonaktifkan BPJS BPI terhadap sejumlah peserta.

Baca Juga: 3 Bulan Ditanggung Pemerintah, Mensos: Pihak RS dan Faskes Tidak Boleh Tolak PBI JK Nonaktif yang Punya Penyakit Kronis

Selain itu, dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, Kemensos, Pemda, BPS, dan BPJS Kesehatan juga akan melakukan pengecekan dan pemutakhiran desil dengan data pembanding terbaru.

"DPR dan pemerintah sepakat agar BPJS kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan PBPU pemda," ujar Dasco.

Untuk diketahui, peserta PBI adalah kelompok masyarakat miskin dan rentan yang iuran BPJS Kesehatannya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah melalui APBN maupun APBD.

Baca Juga: Pramono Anung Ungkap Pemprov DKI Jakarta akan Tanggung Biaya Perawatan dan Pemakaman Pelajar Kecelakaan di Jl Matraman Raya

DPR menegaskan pemerintah akan terus mengevaluasi kebijakan BPJS Kesehatan agar tetap berkelanjutan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dengan kepastian ini, peserta PBI diharapkan bisa merasa lebih tenang dan fokus menjaga kesehatan tanpa khawatir akan biaya layanan medis.***