BEKASI, AYOJAKARTA.COM--Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku tak melarang masyarakat di kotanya mengikuti aksi unjuk rasa yang rencana digelar 22 Mei 2019 atau bertepatan dengan pengumuman hasil Pilpres 2019 oleh KPU RI. Bagi Rahmat, itu merupakan hak setiap warga negara yang ingin menyalurkan aspirasinya.
"Di antara masyarakat Kota Bekasi, kita tahu ada lah (menginginkan demo), tapi itu kan berekspresi, hak berpendapat silakan," kata Rahmat usai mengikuti upacara hari kebangkitan nasional di Alun-alun Kota Bekasi, Senin (20/5/2019).
Namun, menurut Rahmat, sekalipun tidak pergi berunjuk rasa, hasil pemilu akan ditangani oleh lembaga berwenang bila terbukti melakukan kecurangan seperti yang banyak dibicarakan.
"Sebenarnya kita tinggal lihat kalau misalkan ada kecurangan, tentu ada lembaga yang menanganinya. Jelas kan," ujarnya.
Politisi Partai Golkar ini mengimbau agar masyarakat yang akan mengikuti aksi tersebut supaya mengedepankan ketertiban umum.
"Tapi esensi dari kepentingan yang lebih besarnya untuk menjaga kondusivitas, kerukunan, dan kebersamaan. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara wajib hukumnya kita bangun kota ini jadi damai, aman, tenteram," tandasnya.
Sementara itu, pada Jumat (17/5/2019) di Masjid Al-Barkah Bekasi, puluhan tokoh agama di Kota Bekasi menggelar acara silaturahmi dalam rangka mengumpulkan petisi penolakan aksi people power yang disebut-sebut menunggangi aksi 22 Mei.
Ketua DMI Kota Bekasi Ahmad Sidik mengatakan, acara itu untuk menyatukan persepsi seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat di Bekasi. Menurutnya, people power yang diembuskan pada momentum Pilpres 2019 mengganggu keutuhan NKRI.
"Kita harus bisa meredam kegiatan-kegiatan di tengah masyarakat yang dapat mengancam keutuhan NKRI yang kita cintai ini," jelas Ahmad.
Dia mengatakan, pemilu di Kota Bekasi telah sukses dan berjalan damai. Dia tidak ingin suasana ini diganggu apalagi jika mengancam situasi seluruh negeri.
Nantinya,para tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ikut bersilaturahmi dalam kegiatan tersebut menjadi ujung tombak dalam menyosialisasikan maklumat hasil pertemuan agar masyarakat tetap kondusif.
"Alhamdulilah kita dapat menunaikan hajat politik ini dengan aman di Kota Bekasi. Dan kita ingin kondisi Kota Bekasi saat ini terus terjaga," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Umum MUI Kota Bekasi Soekandar Ghozali memandang people power sudah melanggar institusional negara. Hal itu dapat dikategorikan upaya makar sehingga harus ditolak.
Mewakili MUI Kota Bekasi, ia menyampaikan sejumlah poin, antara lain meminta masyarakat dan seluruh komponen yang menyertainya agar menjaga persatuan dan kesatuan, mengedepankan etika dan tata krama yang berakhlakulkarimah, lalu menghormati dan menghargai perbedaan pendapat tanpa harus mengesampingkan proses-proses demokrasi yang sedang berlangsung.
"Kami harap para alim ulama dan para tokoh masyarakat yang hadir saat ini dapat menyetujui poin-poin tersebut. Kemudian mensosialisasikannya ke lingkungan sekitar, organisasi masyarakat dan organisasi Islam lainnya," paparnya.
Di samping itu, ia mengimbau agar segenap pihak menjaga kekondusifan wilayah sebelum dan sesudah pengumuman hasil Pilpres dari KPU 22 Mei 2019.
"Sekali lagi saya ingatkan masyarakat agar bersama-bersama menjaga NKRI yang kita cintai ini," pungkasnya.
Share this article
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku tak melarang masyarakat di kotanya mengikuti aksi unjuk rasa yang rencana digelar 22 Mei 2019 atau bertepatan dengan pengumuman hasil Pilpres 2019 oleh KPU RI. Bagi Rahmat, itu merupakan hak setiap warga negara yang ingin menyalurkan aspirasinya.