Holding dengan BRI dan Pegadaian, PNM Berharap Datangkan Benefit Pendanaan

Acara Temu Media PNM 2020/dok: Humas PNM
Acara Temu Media PNM 2020/dok: Humas PNM

TEBET, AYOJAKARTA.COM – Manajemen PT Permodalan Nasional Madani (PNM) berharap skema holding perusahaan pembiayaan mikro pelat merah yaitu BRI, PT Pegadaian, dan PNM dapat mendatangkan benefit dari sisi pendanaan bagi perseroan.

Menurut manajemen PNM seperti disampaikan VP Keuangan dan Operasional, Sunar Basuki, rencana pembentukan holding yang digagas Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakan berdampak positif bagi perseoran. Apalagi, komitmen skema holding tersebut tidak akan mengubah model bisnis PNM.

“Kami mendukung kolaborasi ultramikro. Ini akan baik bagi BUMN dan bagi negara,” ujar Sunar dalam telekonferensi pers, Kamis (10 Desember 2020).

AYO BACA : Komitmen Pemberantasan Korupsi, bank bjb jadi Finalis UPG Terbaik 2020 KPK

Dia juga menuturkan pada 2021 PNM menargetkan kebutuhan pendanaan senilai Rp16 triliun hingga Rp18 triliun. Untuk memenuhi target tersebut, perseroan bakal menjajaki sumber dana dari berbagai macam upaya aksi korporasi.

“Sumbernya bisa dari pasar modal maupun pinjaman perbankan. Kami juga menjajaki kemungkinan sumber pendanaan internasional,” kata Sunar.

Sebelumnya, Ayojakarta pernah menghubungi Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, untuk menanggapi rencana Erick tersebut. Yusuf menilai Erick memang gencar melakukan perampingan BUMN yang relatif tak efisien dan terus mengalami kerugian dan di satu sisi langkah holding memang diperlukan.

AYO BACA : Capaian PNM di Tengah Pandemi: Nasabah Capai 7,5 Juta, Ciptakan 2 Juta Lapangan Kerja Baru

Namun, penggabungan BRI, Pegadaian, dan PNM di sisi lain juga membingungkan. Pasalnya, ketiga perusahaan BUMN tersebut tidak mengalami permasalahan, terutama jika menyoroti Pegadaian yang model bisnisnya agak berbeda dengan kedua perusahaan BUMN itu.

“Ke depan, tentu ini perlu diperhatikan pemerintah. Penggabungan BUMN harus melakukan penyesuaian terkait siapa yang akan menjalankan fungsi kebijakan perusahaan, keuangan, dan investasi?” katanya kepada Ayojakarta, Jumat 13 November 2020 lalu.

Yusuf pun mempertanyakan bentuk sinergi yang diharapkan oleh pemerintah. Pasalnya, hal lain yang harus diperhatikan ialah resistensi dari sumber daya manusia (SDM) dari ketiga perusahaan BUMN tersebut. Mengingat value yang dipegang SDM oleh Pegadaian, BRI, PNM berbeda dan perlu dilakukan penyesuaian ketika digabung.

“Makanya, bagaimana bentuk sinergi yang diharapkan? Apakah digabung atau hanya menyelaraskan program?” ucapnya.

AYO BACA : Buat Milenial yang Mau Punya Rumah: BTN Lagi Promo Bunga 4,44%

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# erick thohir
# PT Pegadaian
# BUMN
# PT Permodalan Nasional Madani (PNM)
# Bank BRI

News Update

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.