5 Golongan KPM PKH yang Tidak Dapat Mencairkan Bantuan Sosialnya lagi, Apa Saja Alasannya?

Ilustrasi Pencairan Bansos
Ilustrasi Pencairan Bansos

AYOJAKARTA.COM -- Baru-baru ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali mengumumkan informasi penting terkait penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

Banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak bisa mencairkan bantuannya karena tergolong dalam beberapa kategori tertentu.

Informasi ini sangat penting bagi penerima manfaat agar dapat memahami alasan mengapa bantuan mereka mungkin terhenti.

Baca Juga: 5 Bantuan Sosial yang Sudah Cair Saat Ini, Cek Saldo PKH dan BPNT September-Oktober 2024

Selain itu, ada juga kabar tentang pencairan bantuan sosial lainnya, seperti pengganti BLT mitigasi risiko pangan dan bantuan LPG 3 kg.

Berikut informasi tentang lima golongan KPM yang tidak bisa mencairkan PKH serta informasi terkait bantuan sosial lainnya berdasarkan hasil kutipan Ayojakarta.com dari kanal YouTube Naura Vlog (14/09/2024).

1. Komponen SMA/SMK

KPM yang memiliki anak komponen SMA atau SMK yang telah lulus tidak lagi berhak menerima bantuan PKH.

Lulusnya anak dari sekolah menengah menandakan bahwa keluarga tersebut tidak lagi memenuhi syarat untuk kategori pendidikan.

2. Anak Putus Sekolah

Anak yang putus sekolah juga tidak bisa lagi mendapatkan bantuan PKH.

Pemerintah mensyaratkan bahwa bantuan PKH untuk anak sekolah hanya diberikan bagi mereka yang masih melanjutkan pendidikan.

Anak yang tidak menyelesaikan wajib belajar otomatis tidak lagi masuk dalam kategori penerima.

3. Balita di Atas 6 Tahun yang Belum Sekolah

Bantuan untuk balita akan dihentikan jika anak berusia lebih dari 6 tahun namun belum memulai pendidikan formal.

Untuk melanjutkan bantuan, anak tersebut harus terdaftar di sekolah dasar (SD) atau setara.

Hingga saat itu, bantuan untuk komponen balita akan dihentikan sementara.

Baca Juga: Jangan Panik! Begini Cara Menjawab di Masa Sanggah CPNS 2024 Bagi yang TMS atau Gagal Seleksi Administrasi

4. Komponen Balita Lebih dari Dua Anak

Jika sebuah keluarga memiliki lebih dari dua anak balita, hanya dua balita yang akan mendapatkan bantuan PKH.

Balita ketiga dan seterusnya tidak akan dimasukkan dalam perhitungan komponen bantuan oleh Kementerian Sosial.

5. KPM yang Telah Meninggal Dunia

KPM yang sudah meninggal dunia tidak akan mendapatkan bantuan PKH, kecuali jika terdapat ahli waris yang terdaftar.

Jika tidak ada ahli waris, bantuan akan dihentikan sepenuhnya.

Bantuan Pengganti BLT Mitigasi Risiko Pangan

Selain PKH, pemerintah juga sedang mempersiapkan pencairan bantuan pengganti BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000.

Bantuan ini akan disalurkan melalui badan pangan nasional dalam bentuk bantuan beras sebanyak 30 kg untuk setiap KPM, dengan pencairan bertahap hingga akhir tahun 2024.

Bantuan ini diperuntukkan bagi 22 juta KPM yang masuk dalam data P3KE, bukan DTKS.

Selain itu, ada kabar bahwa subsidi LPG 3 kg akan digantikan dengan bantuan sosial sebesar Rp100.000 per KPM.

Bantuan ini direncanakan akan dikeluarkan pada masa jabatan presiden baru, dengan pengelolaan oleh pemerintahan yang akan datang.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# BLT Mitigasi Risiko Pangan
# KPM
# PKH
# BPNT
# Bansos
# pencairan

News Update

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.