Update Perubahan Bansos 2025: DTSEN Kini Jadi Acuan Baru Penyaluran PKH dan BPNT, Kamu Sudah Termasuk?

Illustrasi. Update Perubahan Bansos 2025: DTSEN Kini Jadi Acuan Baru Penyaluran PKH dan BPNT
Illustrasi. Update Perubahan Bansos 2025: DTSEN Kini Jadi Acuan Baru Penyaluran PKH dan BPNT

AYOJAKARTA.COM – Pemerintah terus mengakselerasi penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang tergolong sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada minggu terakhir April 2025.

Penetapan penerima manfaat kini tidak lagi menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tetapi dialihkan sepenuhnya ke basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Salah satu kebijakan strategis dalam transformasi ini adalah pelaksanaan survei lapangan atau ground checking yang dilakukan oleh pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca Juga: Garena Luncurkan Delta Force Mobile, Berikut Kode Redeem yang Bisa Diklaim!

Penugasan tersebut tertuang dalam surat dari Kementerian Sosial yang diterbitkan pada 8 April 2025.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa batas akhir pelaksanaan survei DTSEN diperpanjang hingga 30 April 2025.

Validasi Data untuk Transparansi Bansos

Survei DTSEN dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan KPM agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran dan transparan.

Data hasil survei tersebut akan dikirimkan langsung ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk kemudian ditetapkan secara resmi oleh BPS.

Pemerintah menargetkan jumlah penerima bansos PKH tetap di angka 9,9 juta KPM dan BPNT sebesar 18,8 juta, sesuai dengan tahap sebelumnya.

Perkembangan Penyaluran Bantuan Lainnya

Selain PKH dan BPNT, pemerintah juga tengah menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa SD, SMP, SMA, dan SMK.

Pencairan termin pertama (periode Februari–April) telah berlangsung pada April 2025 melalui bank penyalur seperti BRI, BNI, dan Bank Syariah Indonesia.

Prioritas diberikan kepada siswa di tingkat akhir pendidikan, seperti kelas 6 SD, kelas 3 SMP, dan kelas 3 SMA.

Adapun termin kedua PIP dijadwalkan pada periode Mei hingga September 2025. Kabar baiknya, kuota penerima PIP tahun ini ditingkatkan dari 18,6 juta menjadi 20,4 juta siswa.

Baca Juga: Terapi Alam Paling Murah! Paparan Sinar Matahari Pagi Bisa Memperbaiki Mood dan Mengurangi Depresi

Siswa yang baru masuk sekolah dan baru pertama kali menerima bantuan akan mulai proses aktivasi rekening pada Mei mendatang dan akan berlangsung hingga akhir tahun 2025.

Sementara itu, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa juga telah dimulai di sejumlah wilayah untuk periode April–Juni 2025.

Besaran bansos BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp300.000 per bulan dan waktu pencairan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing desa.

Bantuan Beras 10 Kg Masih Menunggu SK

Untuk bantuan beras 10 kg, hingga pertengahan April 2025 belum ada informasi resmi terkait penetapan jadwal pencairan.

Namun, total penerima manfaat diketahui menurun menjadi 16 juta KPM. Surat Keputusan (SK) pencairan masih menunggu diterbitkan oleh Badan Pangan Nasional.

Dengan berbagai perubahan mekanisme dan validasi data berbasis survei DTSEN, pemerintah berharap penyaluran bansos dapat berjalan lebih efektif, adil, dan tepat sasaran.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Bansos 2025
# BLT Dana Desa
# DTSEN
# update
# PKH
# Ground Checking

News Update

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.