Bansos Beras 10 Kg, PKH, dan BPNT Tahap 2 Pencairannya Dipercepat? Cek Kebenarannya di Sini

Illustrasi. Bansos Beras 10 Kg, PKH, dan BPNT Tahap 2 Pencairannya Dipercepat? Cek Kebenarannya di Sini
Illustrasi. Bansos Beras 10 Kg, PKH, dan BPNT Tahap 2 Pencairannya Dipercepat? Cek Kebenarannya di Sini

AYOJAKARTA.COM – Beredar kabar bahwa pencairan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 2 akan dipercepat.

Kabar tersebut tentu membuat sebagian masyarakat kebingungan karena sampai hari ini pemerintah masih terus menyalurkan bansos PKH dan BPNT tahap pertama yang sempat terhenti sementara karena pelaksanaan Pemilu.

Lalu benarkah bansos PKH dan BPNT tahap 2 pencairannya dipercepat?

Baca Juga: Avenged Sevenfold Akan Gelar Konser di Gelora Bung Karno, Ini Tanggal Pemesanan Tiket Serta Harga Kategorinya

Dikutip dari kanal YouTube Diary Bansos, saat ini bansos yang dicairkan oleh pemerintah berjalan dengan normal dan sesuai dengan alokasinya.

Salah satunya adalah bantuan KIS PBI yang diberikan secara gratis dari pemerintah yang memang disalurkan setiap bulannya.

Untuk bantuan KIS PBI alokasi bulan Februari sudah terupdate di laman cekbansos.kemensos.go.id maupun di aplikasi SIKS-NG sehingga nama para KPM yang mendapatkan bantuan ini sudah bisa dicek.

Tentunya bantuan KIS PBI dari pemerintah tidak ada percepatan pencairan karena berjalan sesuai alokasinya.

Kemudian Bantuan Beras Cadangan Pemerintah (CBP) 10 kg yang ditujukan untuk 22 juta KPM yang berasal dari data P3KE juga disalurkan sesuai alokasinya dan tidak ada percepatan pencairan baik dari pihak transporter maupun penyalur.

Perlu diingat bahwa waktu pencairan antara daerah satu dan lainnya tidak selamanya sama.

Ada daerah yang sudah mencairkan bantuan beras alokasi Januari dan kini sedang memproses pencairan tahap kedua alokasi bulan Februari.

Baca Juga: Dijamin Bikin Betah, 7 Kota Ternyaman di Indonesia, Palembang dan Solo Termasuk Loh!

Sementara ada juga daerah yang proses pencairannya belum selesai maka daerah tersebut masih difokuskan pada pencairan tahap pertama.

Apabila tahap pertama sudah selesai maka bantuan untuk tahap kedua tentu akan disalurkan.

Bagi para KPM yang sudah mendapatkan bantuan beras 10 kg maka saat ini menanti pencairan untuk tahap kedua.

Selain itu, untuk bantuan PKH saat ini pencairannya masih terus dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan kartu KKS.

Bantuan PKH tidak ada percepatan untuk pencairan di tahap kedua karena sampai saat ini masih difokuskan untuk pencairan tahap pertama.

Begitu juga dengan BPNT alokasi Februari, saat ini pihak penyalur masih fokus melakukan pencairan untuk tahap pertama.

Apabila ada informasi yang menyebut bahwa pencairan bansos tahap kedua dipercepat maka itu kurang tepat.

Baca Juga: ALHAMDULILAH! Bansos Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Cair Februari 2024, Begini Cara Klaim dan Cek Daftar Penerimanya

Akan tetapi, lebih tepatnya adalah bantuan PKH dan BPNT termin kedua yang pencairannya melalui PT Pos Indonesia khususnya untuk KPM yang validasi berdasarkan sistem.

Di wilayah Banyuwangi, pencairan bantuan tersebut dipercepat karena batas akhir pembayarannya jatuh pada 25 Februari 2024.

Oleh karena itu, adanya keterbatasan waktu membuat PT Pos Indonesia di daerah tersebut mempercepat pencairan.

Jadi bisa dipastikan bahwa yang dipercepat adalah bantuan PKH dan BPNT tahap pertama termin kedua khususnya yang melalui PT Pos Indonesia.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# 10 kg
# KIS PBI
# PT Pos Indonesia
# cair
# cair
# tahap 2
# PKH
# BPNT
# Bansos

News Update

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.