Sah! UMK Kota Banjar 2024 Ditetapkan Menjadi yang Terendah di Provinsi Jabar, Warga: Biaya Hidup Masih Tinggi

Ilustrasi UMK Kota Banjar.
Ilustrasi UMK Kota Banjar.

AYOJAKARTA.COM – Memasuki tahun 2024, Upah Minimum Provinsi (UMP) akan mengalami penyesuaian kembali.

Dengan adanya penyesuaian UMP 2024, Upah Minimum Kabupaten/Kota juga akan memiliki penyesuaian juga.

Di Provinsi Jawa Barat (Jabar), Pemerintah setempat telah menetapkan UMP 2024 beberapa waktu lalu, dan diketahui untuk UMK 2024-nya sendiri, Kota Banjar menjadi wilayah yang UMK-nya paling rendah.

Diketahui, UMK Kota Banjar 2024 hanya sebesar Rp2.070.192, yang mana sebelumnya UMK Kota Banjar pada tahun 2023 yakni sebesar Rp1.998.119, dalam artian naik 3,61 persen.

Baca Juga: UMK Jawa Barat Tahun 2024 Telah Ditetapkan, Daerah Mana yang Paling Kecil?

Sedangkan untuk UMK 2024 yang tertinggi di Jawa Barat, yakni di Kota Bekasi yang memiliki UMK sebesar Rp5.343.430.

Dikutip Suara.com, UMK 2024 sendiri akan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2024, dan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, akan ditetapkan UMK 2024.

Sedangkan untuk masa kerja yang lebih satu tahun atau memiliki kualifikasi tertentu yang disyaratkan dalam jabatan, dapat menerima upah lebih besar dari upah minimum.

Dalam penetapan upah minimum tahun ini, UMK Kota Banjar 2024 merupakan yang terendah hingga menimbulkan banyak warga yang protes dengan penetapan UMK 2024 tersebut.

Baca Juga: Daftar UMK Resmi 2024 Jabodetabek, Bekasi atau Jakarta Tertinggi?

Sejumlah warga tentu mengungkapkan perasaan kecewanya di laman media sosial, salah satunya unggahan dari akun media sosial Instagram @banjarku.patroman.

"umk rendah tapi biaya hidup tinggi," ungkap warganet yang turut melemparkan komentar dalam unggahan vidio akun Instagram @banjarku.patroman, dikutip Senin, 4 Desember 2023.

Memang sebelumnya diketahui bahwa Kota Banjar merupakan salah satu wilayah di Jabar yang selalu mendapatkan nilai UMK terendah.

Ditetapkan sebagai upah terkecil di Kota Banjar lantaran terkait pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut yang masih kecil.

Baca Juga: UMK 2024 Kota Bekasi Tembus Rp 5,3 Juta, Tertinggi di Jawa Barat

Penetapan UMK Kota Banjar 2024 tersebut telah sesuai dengan formulasi UMK berdasarkan PP 51 tahun 2023.

Namun, di samping itu ada beberapa daerah yang direkomendasikan UMK tidak berdasarkan PP 52 tahun 2023.

Adapun daerah tersebut ada sekitar 14 wilayah, yakni Kota Bekasi, Cimahi, Depok, serta Kabupaten Karawang, Purwakarta, Subang, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Garut, Bandung Barat, Sumedang, Bandung, Majalengka, dan Kabupaten Bandung.

Untuk 14 wilayah tersebut dilakukan koreksi dan disesuaikan perhitungannya dengan inflasi per September 2023 sebesar 2,35 persen dan indeks tertentu atau alfa dengan rentang 0,1 hingga 0,3.

Baca Juga: Daftar UMK Banten 2024 Resmi Ditetapkan Ini Besaran Semua Wilayah

Sedangkan untuk 13 daerah lainnya, nilai UMK-nya sesuai dengan formulasi penyesuaian upah minimum.

Adapun 13 daerah tersebut yakni Kabupaten Bekasi, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran. Lalu Kota Bogor, Sukabumi, Cirebon, Tasikmalaya, Banjar, dan Kota Bandung.***

 
Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Kota Banjar
# Upah Minimum
# UMK

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.