Tahap Pertama Penyaluran Bansos CBP Telah Dilakukan, KPM Harus Bersiap karena Ada Syarat Ini di Tahap II

Sebagai salah satu bentuk antisipasi ketersediaan pangan bagi keluarga tidak mampu, pemerintah memberikan bansos CBP.
Sebagai salah satu bentuk antisipasi ketersediaan pangan bagi keluarga tidak mampu, pemerintah memberikan bansos CBP.

AYOJAKARTA.COM — Sebagai salah satu bentuk antisipasi ketersediaan pangan bagi keluarga tidak mampu, pemerintah memberikan bansos CBP.

Bansos CBP atau bantuan sosial cadangan beras pemerintah merupakan bantuan dalam bentuk beras sebanyak 10 kilogram bagi para KPM.

Sesuai dengan instruksi, bansos CBP sedianya diberikan secara bertahap dan berkala kepada seluruh KPM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Mengacu kepada regulasi tertulis, bansos CBP sedianya diberikan kepada seluruh KPM setiap bulan sebanyak 10 kilogram.

Langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi kemungkinan timbunan beras yang bisa berakibat berubahnya kualitas beras.

Baca Juga: Bansos BPNT dan PKH Tahap 1 2024 Cair? Alhamdulillah Surat Undangan Sudah Dibagikan Kantor Pos untuk 3 Bansos Ini

Bansos CBP mulai diberikan kepada KPM pada awal tahun 2023, dan terus dilanjutkan sebagai upaya meminimalisir dampak fenomena El Nino.

Dengan adanya bantuan sosial CBP dan BLT El Nino, pemerintah berharap agar daya beli dan ketahanan pangan masyarakat tetap bisa terwujud.

Sepanjang tahun 2023, pemerintah telah melakukan penyaluran sebanyak tiga tahap yang dimulai pada periode Februari hingga April.

Sedangkan Tahap Kedua dimulai pada Juni sampai Agustus dan September hingga November untuk Tahap Ketiga.

Namun dalam pelaksanaannya, bantuan sosial CBP ini terkadang mengalami perubahan terkait dengan proses penyalurannya.

Baca Juga: ALHAMDULILLAH! Ada Bansos Tambahan dari Pemerintah untuk KPM PKH dan BPNT, Mulai Cair Besok?

Salah satu kendala yang banyak dihadapi di lapangan adalah keterbatasan akses atau kondisi geografis dari penerima manfaat.

Kantor pos yang menjadi lokasi penyaluran bantuan bagi masyarakat, bukan hanya berada di wilayah perkotaan tetapi juga di pelosok atau pedalaman.  

Untuk mendistribusikan bantuan beras kepada masyarakat luas, bukan saja mempertimbangkan akses dan kondisi geografis melainkan juga moda transportasi.

Moda transportasi yang digunakan pada proses pendistribusian bansos CBP bagi KPM, berperan sangat besar dalam ketepatan waktu.

Ketepatan waktu dengan kendala inilah yang seringkali menjadi penyebab adanya perbedaan rentang pendistribusian.

Baca Juga: MANTAP! PT Pos Indonesia Bagikan 3 Surat Undangan Bansos untuk KPM Mulai Hari Ini, Ada PKH?

Sehingga, penanggung jawab di wilayah tertentu seperti di pelosok menyiasatinya dengan cara mendistribusikan bantuan secara akumulatif atau dirapel sekaligus.

Tidak mengherankan apabila kemudian di sejumlah wilayah masih terdapat KPM yang mendapatkan bansos CBP sebanyak 30 kilogram setiap beberapa bulan.

Dengan situasi yang dihadapi tersebut, tidak mengherankan apabila kemudian proses penyaluran bantuan CBP antara satu daerah dengan wilayah lain tidak selalu sama.

Terkait dengan keberlanjutan bansos CBP, untuk tahun 2024 ini pemerintah akan melanjutkan pendistribusian Tahap I untuk periode Januari sampai Maret.

Apabila kondisi keuangan negara atau APBN masih memungkinkan, bantuan Tahap II bansos CBP untuk periode April sampai Juni akan dilanjutkan.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# CBP
# Bantuan Beras
# Bantuan Beras
# Bansos

News Update

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.