Mengapa Bantuan PKH dan BPNT Ada yang Sudah Cair dan Belum Cair? Cek Penjelasan Berikut Ini!

Pencairan bantuan sosial, seperti PKH dan BPNT, dapat berbeda waktu antarwilayah dan antarbank. Beberapa faktor ini memengaruhi.
Pencairan bantuan sosial, seperti PKH dan BPNT, dapat berbeda waktu antarwilayah dan antarbank. Beberapa faktor ini memengaruhi.

AYOJAKARTA.COM -- Dalam proses pencairan bantuan sosial, terutama Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), sering kali terjadi perbedaan waktu cair antarwilayah dan antarbank.

Beberapa pertanyaan muncul terkait mengapa ada yang sudah cair dan ada yang belum cair, serta apakah status di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berpengaruh pada pencairan bantuan.

Ayojakarta.com merangkum informasi terkait pertanyaan tersebut berdasarkan penjelasan dari kanal YouTube Heru Agustian

Baca Juga: Cek Rekening! Ada Bansos Rp600 Ribu Telah Masuk Rekening Kamu, Begini Cara Cek Daftar Penerima BLT Tambahan Bulan Februari 2024

Pencairan bantuan sosial, seperti PKH dan BPNT, dapat berbeda waktu antarwilayah dan antarbank. Beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan ini antara lain:

1. Mekanisme Penyaluran Bertahap

Pemerintah melakukan penyaluran bantuan secara bertahap berdasarkan termin penyaluran atau data bayar. Jadi, tidak seluruh daerah cair dalam satu waktu.

2. Data Bayar Gelombang Pertama

Orang-orang yang terdaftar pada data bayar gelombang pertama akan menerima uang bantuan sosial lebih awal. Namun, ini tidak berarti semua KPM (Keluarga Penerima Manfaat) akan mendapatkan pencairan pada waktu yang sama.

3. Bertahap dan Bergantian

Proses penyaluran dilakukan secara bertahap dan bergantian antarwilayah. Sehingga, wajar jika dalam satu daerah ada yang sudah cair, sementara ada yang masih menunggu.

Selain hal tersebut, status di DTKS terhadap pencairan bantuan sangatlah berpengaruh.

Status di DTKS, terutama yang terlihat pada kolom bagian bantuan PKH dan BPNT, saat ini masih mencantumkan alokasi periode yang lalu (misalnya November-Desember tahun 2023).

Hal ini menjadi pertanyaan apakah status ini berpengaruh pada pencairan bantuan PKH dan BPNT di tahap pertama tahun 2024.

Penjelasannya sebagai berikut:

1. Belum Berubah di DTKS

Status yang belum berubah di DTKS pada kolom bantuan PKH dan BPNT untuk periode yang lalu adalah hal yang wajar.

Update data di DTKS biasanya dilakukan kisaran tanggal 24 hingga 30 setiap bulannya.

2. Tunggu Update Data

Jika status di DTKS masih menunjukkan periode yang lalu, ini tidak mempengaruhi pencairan bantuan PKH dan BPNT di tahap pertama tahun 2024.

Data ini akan berubah sesuai dengan waktu update DTKS yang biasanya dilakukan setiap bulan.

Baca Juga: Gegara Kemensos Gandeng Lembaga Ini, KPM dengan Kriteria Berikut Akan Terhapus dari Daftar Penerima Bansos

3. Keterlambatan Update

Keterlambatan dalam update DTKS tidak berarti bahwa KPM tidak akan mendapatkan bantuan di tahun 2024. Proses penyaluran bantuan sosial dilakukan secara bertahap dan tergantung pada termin penyaluran.

Lalu kapankah status di DTKS akan berubah?

Waktu perubahan status di DTKS tidak dapat dipastikan secara pasti. Biasanya, perubahan ini terjadi setiap bulan, namun tergantung pada kebijakan pemerintah.

Diharapkan, dengan berjalannya waktu, status di DTKS akan sesuai dengan alokasi periode penyaluran bantuan yang baru.

Bagi yang sudah terdaftar dan memiliki status yang belum berubah di DTKS, diharapkan untuk tetap bersabar.

Pencairan bantuan PKH dan BPNT di tahap pertama tahun 2024 akan dilakukan secara bertahap. Hal ini sudah menjadi mekanisme yang berlaku dan sesuai dengan termin penyaluran.

Sementara itu, informasi terkait penyaluran BPNT, beberapa bank seperti Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BSI sudah terpantau melakukan penyaluran BPNT, sementara di Bank Mandiri masih belum terpantau.

Ini menunjukkan bahwa penyaluran BPNT ke bank dilakukan dalam termin atau gelombang tertentu, dan kemungkinan Bank Mandiri akan menyusul dalam waktu yang bersamaan.

Penting untuk diingat bahwa pencairan bantuan sosial, termasuk PKH dan BPNT, dilakukan secara bertahap dan bergantian.

Baca Juga: Update Terkini Pencairan Bansos Beras 10 Kilogram, Benarkah Ada Daerah yang Cair Setelah Pemilu? Simak Informasinya

Status di DTKS yang belum berubah tidak berarti bahwa bantuan tidak akan cair. Tetap pantau informasi resmi dari pemerintah dan bersabar menunggu termin penyaluran sesuai alokasi bulan Januari-Februari 2024.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# bantuan sosial
# cair
# cair
# PKH
# BPNT

News Update

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).