TERBARU! 10 Kategori Penerima BPNT Februari-Maret, BLT Mitigasi Risiko Pangan dan Rawan Stunting Cair Maret

Memasuki awal bulan Maret 2024, Pemerintah mulai kembali menyalurkan bantuan sosial baik reguler maupun non reguler.
Memasuki awal bulan Maret 2024, Pemerintah mulai kembali menyalurkan bantuan sosial baik reguler maupun non reguler.

AYOJAKARTA.COM - Memasuki awal bulan Maret 2024, Pemerintah mulai kembali menyalurkan bantuan sosial baik reguler maupun non reguler.

Bansos ini diperuntukkan bagi keluarga penerima manfaat yang masuk dalam kategori keluarga tidak mampu atau rentan miskin hingga prioritas miskin ekstrem.

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan dalam Sidang Kabinet terkait bantuan sosial uang harus segera disalurkan di bulan Maret 2024 dikarenakan bansos tersebut merupakan paket perlindungan dan jaminan sosial.

"Saya minta utamanya menjaga persediaan pangan dan juga stabilitas harga pangan terutama bahan pokok dan juga percepatan pembagian seluruh paket perlindungan sosial dan jaminan sosial", kata Presiden Jokowi.

Memang untuk bulan Maret 2024 ini menjadi berkah tersendiri dikarenakan banyak bansos baik reguler maupun non reguler yang dijanjikan Pemerintah untuk disalurkan kepada KPM yang sudah dinyatakan layak untuk menerima bantuan.

Baca Juga: PT Pertamina Buka Lowongan untuk Checker BBM Retail - SA Tegal, Simak Syarat dan Tugasnya di Sini!

Sebut saja Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap 2 dan 3 periode salur Februari-Maret, BLT Mitigasi Risiko Pangan, Cadangan Beras Pemerintah 10 kg hingga bansos untuk risiko stunting yaitu bantuan daging ayam+telur.

Pemerintah mengalokasikan bantuan tersebut untuk kategori penerima yang berbeda-beda. Berikut rinciannya:

- Bansos BPNT Tahap 2 dan 3 periode salur Februari-Maret sebesar Rp400 ribu akan disalurkan kepada 18,8 juta KPM BPNT murni dan KPM BPNT+PKH yang terdaftar aktif di DTKS Kemensos RI.

- Bansos BLT Mitigasi Risiko Pangan periode salur Januari-Maret sebesar Rp600 ribu akan dicairkan kepada 18,8 juta KPM BPNT murni dan KPM BPNT+PKH yang terdaftar aktif di DTKS Kemensos RI.

- Bansos Cadangan Beras Pemerintah 10 kg (CBP 10kg) sebagai bansos mitigasi kerawanan pangan akan disalurkan kepada 22 juta KPM yang terdata di dalam desil P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) Kemenko PMK.

- Bansos daging ayam+telur diberikan bagi 1,4 juta KPM yang memiliki anak usia dini (0-6 tahun) yang masuk ke dalam anak berisiko stunting dan terdata dalam BKKBN.

Lalu apa saja kategori penerima bansos perlindungan dan jaminan sosial di atas?

Bagi KPM yang telah menerima beberapa bantuan sosial misalnya pencairan BPNT Tahap 1 periode salur Januari, atau CBP 10 kg alokasi Januari dan Februari belum tentu akan menerima bansos kembali di pencairan di bulan Maret 2024.

Hanya keluarga penerima manfaat yang masuk dalam kategori layak yang tetap dapat pencairan bansos di bulan Maret 2024.

Baca Juga: Tes Kepribadian: Bentuk Jari Bisa Ungkap Sifat Kepribadian Tersembunyi Kamu

Dikutip dari unggahan video di kanal YouTube Diary Bansos, 3 Maret 2024, berikut aturan terbaru kelayakan kategori penerima bansos yang sudah ditetapkan oleh Kemensos dan Kemenko PMK sebagai pengelola bantuan perlindungan dan jaminan sosial.

1. KPM masih terdata aktif di DTKS Kemensos RI bagi penerima BPNT Tahap 2 dan 3 serta BLT Mitigasi Risiko Pangan, masuk dalam desil P3KE Kemenko PMK bagi penerima CBP 10 kg dan terdaftar di BKKBN bagi penerima bantuan anak risiko stunting.

Aturan terbaru di tahun 2024 ini, data penerima bansos mitigasi kerawanan pangan CBP 10 kg bukan lagi diambil dari data DTKS Kemensos RI melainkan data desil P3KE Kemenko PMK.

Sehingga penerima bantuan bukan lagi keluarga penerima manfaat melainkan kepala keluarga dalam satu KK yang telah dinyatakan layak menerima bantuan.

2. KPM wajib memiliki data kependudukan (Dukcapil) yang sinkron dengan DTKS Kemensos RI bagi penerima BPNT dan BLT MRP, data desil P3KE Kemenko PMK bagi penerima bansos CBP 10 kg mitigasi kerawanan pangan dan data BKKBN bagi penerima bantuan risiko stunting.

3. Masih dinyatakan layak sebagai penerima bansos BPNT, CBP 10kg, dan bantuan daging ayam+telur untuk anak risiko stunting oleh Pemerintah daerah setempat.

4. KPM berasal dari keluarga tidak mampu, rentan miskin, hingga masuk prioritas kemiskinan ekstrem.

5. KPM sehat jasmani dan rohani.

6. KPM buka sebagai pegawai BUMN, BUMs, ASN, anggota TNI atau Polri serta tidak mendapatkan pensiunan mulai dari ASN, TNI, dan Polri.

7. KPM tidak memiliki pekerjaan dengan gaji atau penghasilan di atas Upah Minimum Kabupaten Kota atau Upah Minimum Provinsi.

8. KPM tidak memiliki pekerjaaan dengan sumber gaji dari APBN atau APBD.

9. KPM tidak sedang menerima bantuan sosial BLT UMKM dan BLT subsidi gaji.

10. KPM masih ditetapkan sebagai penerima bansos BPNT Tahap 2 dan 3 serta BLT Mitigasi Risiko Pangan berdasarkan Surat Keputusan Kemensos RI dan penerima CBP 10kg berdasarkan Surat Keputusan Kemenko PMK.

Oleh karena itu, bagi KPM yang ingin memantau dan mengecek daftar penerima bansos Kemensos maupun Kemenko PMK maka dapat mengakses laman Cek Bansos Kemensos RI yaitu: cekbansos.kemensos.go.id.

Atau bisa juga bertanya kepada pendamping sosial atau pemerintah daerah terkait mengenai daftar penerima bansos yang akan cair di bulan Maret 2024 dengan mengecek di akun SIKS-NG (khusus dimiliki oleh pendamping sosial dan operator desa).

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Rawan Stunting
# BLT Mitigasi Risiko Pangan
# cair
# cair
# BPNT
# kategori
# Penerima

News Update

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).