101.803 KPM Segera Cek Kartu KKS! Ada Saldo Masuk dari Bansos Ini, PKH Tahap 1 atau BPNT?

Ilustrasi. BLT-PKH-BPNT
Ilustrasi. BLT-PKH-BPNT

AYOJAKARTA.COM – Beberapa hari terakhir ini banyak KPM yang menginformasikan ada saldo masuk dengan nominal bervariatif di Kartu KKS-nya.

Ada KPM yang mendapatkan Rp500 ribu, Rp900 ribu, bahkan ada juga KPM yang mendapatkan saldo Rp1 juta lebih.

Lantas, kira-kira saldo apakah yang masuk di Kartu KKS sebagian KPM tersebut?

Baca Juga: Kepintaran 16 Tipe Kepribadian Seseorang Menurut MBTI, Ternyata INFJ Pintar dalam Hal Ini… 

Untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut penjelasan langsung dari petugas yang dikutip dari tayangan YouTube DIARY BANSOS pada (24/3/24).

Pada tanggal 20 Maret tahun 2024 kemarin ada surat terbaru dari Kemensos RI dan informasi dari surat tersebut menjelaskan terkait dengan fenomena adanya saldo di Kartu KKS para KPM di beberapa hari ini.

Surat dari Kemensos RI tersebut terbit dengan nomor 639/3.4/BS.01.00/3/2024, sifatnya penting karena ini menyangkut terkait dengan penyaluran bantuan serta penelitian terhadap KPM yang tidak melakukan transaksi atau gagal salur.

Selanjutnya surat ini ditujukkan kepada SDM Program Keluarga Harapan di tempat sehubungan dengan berakhirnya periode transaksi pada penyaluran bantuan sosial PKH Tahap 1 ini untuk yang dicairkan lewat PT Pos Indonesia periode triwulan Januari-Februari-Maret dan periode Januari-Februari tahun 2024 ini yang dicairkan lewat Kartu KKS, HIMBARA, dan juga BSI.

Tertulis dalam surat tersebut bahwa per tanggal 15 Maret 2024 terdapat sebanyak 137.419 KPM tidak transaksi atau gagal salur dengan nominal 73.505.342.983 yang terdiri atas:

- Pertama sebanyak 101.803 KPM disalurkan lewat Kartu KKS bank HIMBARA dan Bank BSI

- Kedua sebanyak 35.616 KPM yang cair lewat PT Pos Indonesia

Baca Juga: Tes Ilusi Optik: Gunakan Ketajaman Penglihatan, Temukan Huruf S di Antara Angka dalam 4 Detik, Jika Benar Ketelitian Patut Dibanggakan

Jika yang lewat Kartu KKS, bantuannya sifatnya masih belum ditransaksikan, artinya bantuan tersebut masih ada di Kartu KKS namun masih belum dicairkan oleh para KPM.

Sedangkan yang lewat PT Pos Indonesia ada masa bayarnya, jadi ketika lewat dari masa bayarnya maka bantuan tersebut akan dikembalikan ke kas negara.

Dari data tersebut maka bisa dipastikan sebanyak 35.626 KPM yang kemungkinan besar saldo atau bantuannya sudah dikembalikan ke kas negara namun keterangannya adalah gagal salur sehingga harus dicek harus diteliti oleh para pendamping untuk memastikan kenapa para KPM ini tidak mencairkan bantuan PKH tersebut.

Namun yang lewat Kartu KKS sebanyak 101.803 KPM ini saldonya masih ada di dalam Kartu KKS, sehingga tugas dari para pendamping sosial adalah mengecek dan juga mengabarkan bahwasanya di dalam Kartu KKS-nya ada saldo bantuan PKH yang masih belum diambil.

Jadi bagi 101.803 KPM yang bantuan PKH-nya disalurkan lewat Kartu KKS baik itu HIMBARA mulai dari Bank BRI, BNI, Mandiri, maupun BSI ini harus segera dicek dan dicairkan bantuan sosial PKH-nya.

Baca Juga: GAWAT! 137.419 KPM PKH Murni dan BPNT Terancam Gagal Cair PKH Tahap 2 Karena ini, Peluang Besar Diganti Penerima Baru Non DTKS?

Berkaitan dengan hal tersebut Kemensos RI juga memberi perintah kepada para petugas PKH untuk melakukan pengecekkan atau penelitian terhadap data KPM tersebut melalui tools yang tersedia.

Batas akhir penginputan hasil penelitian paling lambat tanggal 24 Maret 2024 pukul 23.59 WIB, jadi hari ini terakhir nanti jam 12 malam.

Nah, dari keterangan petugas pendamping sosial berdasarkan surat resmi yang diterbitkan oleh pihak Kemensos RI tersebut dapat disimpulkan jika saldo yang masuk di Kartu KKS para KPM merupakan pencairan bansos PKH Tahap 1 tahun 2024 yang masih belum ditransaksikan oleh para KPM.

Jadi sekali lagi, saldo yang masuk ke dalam Kartu KKS para KPM tersebut bukan dari bansos BPNT, karena jika dari bansos BPNT nominalnya pasti seragam yaitu Rp400 ribu.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# KPM
# PKH
# BPNT
# Bansos
# KKS

News Update

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).