Kemensos Berencana Lakukan Pendataan Ulang, Benarkah Status Sebagai KPM Bantuan Sosial Terancam Dihapus?

Menteri Sosial Tri Rismaharini
Menteri Sosial Tri Rismaharini

AYOJAKARTA.COM - Memasuki pekan terakhir bulan April, kabar baik kembali diterima oleh keluarga penerima manfaat bantuan sosial.

Berdasarkan hasil pantauan di aplikasi SIKS-NG, status bagi keluarga penerima manfaat bantuan sosial sudah mengalami perubahan.

Dengan adanya perubahan status yang berkaitan dengan penyaluran tersebut, tentu merupakan kabar menggembirakan bagi para keluarga penerima manfaat bantuan sosial.

Terkait dengan jenis bantuan sosial yang telah mengalami perubahan status di aplikasi SIKS-NG pada 22 April 2024 hari ini adalah BPNT Murni.

Baca Juga: Bansos BLT Rp600 Ribu Telah Cair di 5 Wilayah Ini Untuk Sebanyak 13.579 KPM, Apakah Wilayah Kamu Termasuk? Cek Disini!

Selain BPNT Murni, perubahan status menjadi SP2D pada aplikasi SIKS-NG juga terpantau untuk KPM PKH Plus BPNT.

Sebagaimana dengan kebijakan sebelumnya, para tersebut akan mendapatkan undangan dari PT Pos Indonesia terkait penentuan jadwal pencairan.

Dikutip dari YouTube Naura Vlog, Senin (22/4/2024) perlu diingat, PT Pos Indonesia selaku penyalur bansos telah melakukan penjadwalan secara selektif sehingga KPM wajib hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Ketidakhadiran KPM tanpa ada pemberitahuan atau perwakilan, bisa berdampak dikembalikannya bantuan tersebut ke kas negara.

Baca Juga: Kabar Terbaru! Bansos PIP Kemdikbud 2024 Sudah Cair Hari Ini, Berikut Cara Penarikan Dana Tanpa Kartu ATM

Kabar membahagiakan bagi para KPM bansos, selain mekanisme penyaluran melalui PT Pos Indonesia juga diterima oleh pemegang Kartu KKS.

Adapun perubahan status pada aplikasi SIKS-NG pemegang kartu KKS pada hari ini ditujukan bagi para KPM PKH yang belum menerima bantuan periode Februari-April.

Sehubungan dengan telah adanya perubahan status SP2D penerima susulan, para KPM PKH bisa segera melakukan pengecekkan sesuai bank masing-masing.

Meski pencairan bagi pemilik kartu KKS masih belum mencakup keseluruhan bank penyalur, namun pemegang KKS Bank BRI diketahui sudah banyak yang menerima bantuan.

Disamping perubahan status SIKS-NG dan mekanisme penyaluran bantuan, Kementerian Sosial juga berencana melakukan verifikasi ulang bagi KPM PKH.

Pada tanggal 30 April 2024 mendatang, Kementerian Sosial melalui para pendamping sosial yang tersebar di wilayah Indonesia akan melakukan pendataan ulang.

Tujuan dari proses verifikasi tersebut, selain menentukan status kelayakan dan jenis komponen sebagai penerima bantuan juga untuk menetapkan validasi.

Baca Juga: PT POS Bagikan Surat Undangan, Ada 13.579 KPM BPNT Murni di 5 Daerah Ini yang Cair Bansos Rp 600 Ribu Hari Ini

Data hasil verifikasi tersebut, selanjutnya akan diinput kedalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation atau SIKS-NG.

Bagi para KPM PKH yang namanya telah dinyatakan layak sebagai penerima manfaat, akan terdata di aplikasi SIKS-NG untuk menerima bantuan periode salur Mei-Juni 2024.  

Adapun waktu penyaluran bantuan bagi para KPM PKH yang lulus verifikasi dan validasi, diperkirakan akan mulai dilakukan pada pertengahan hingga akhir Mei 2024.   ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# PT Pos Indonesia
# KPM
# PKH

News Update

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.