Kabar Baik dan Buruk Soal Bansos untuk Para KPM di Awal Juli 2024, Apa Itu?

Ilustrasi pencairan bantuan sosial (bansos)
Ilustrasi pencairan bantuan sosial (bansos)

AYOJAKARTA.COM - Memasuki tanggal 3 Juli 2024, ada beberapa informasi penting terkait perkembangan program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Dikutip dari kanal Youtube Dunsanak Mreal, Rabu (3/7/2024) ada kabar baik dan buruk yang perlu disampaikan kepada masyarakat.

Berikut adalah poin-poin penting yang perlu diketahui terkait program bansos bulan Juli 2024.

Awal bulan Juli ini, pemerintah telah menetapkan jadwal pencairan untuk program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Baca Juga: 15 Jurusan Kuliah S-1 dan D-3 Termurah di UNEJ Jalur Mandiri 2024, Kelompok UKT Tertinggi hanya Rp4 Juta

Melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari bank Himbara, PKH dan BPNT dijadwalkan cair pada bulan Juli dan Agustus.

PT Pos Indonesia juga akan menyalurkan bantuan tersebut mulai Juli hingga September, mencakup tahap ketiga pencairan. Proses penyaluran ini melibatkan beberapa tahapan verifikasi sebelum bantuan ditransfer ke rekening penerima manfaat.

Bagi penerima bantuan beras 10 kg yang belum tercairkan pada bulan Juni, pencairannya akan dilakukan pada bulan Juli ini.

Pemerintah memastikan bahwa bantuan beras yang belum disalurkan tidak akan hangus atau dikembalikan ke kas negara.

Baca Juga: Hanya 11 Pendaftar! Ini Jurusan S-1 Sepi Peminat Jalur Mandiri Universitas Andalas (SIMA UNAND) Lengkap dengan Daya Tampung 2024

Penerima manfaat yang belum mengambil bantuannya akan tetap menerima bantuan tersebut di bulan Juli ini.

Jadwal pencairan berikutnya untuk bantuan beras ini adalah bulan Agustus, Oktober, dan Desember 2024.

Program bantuan untuk anak sekolah, Program Indonesia Pintar (PIP), juga menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Data terbaru menunjukkan bahwa pencairan telah mencapai 10 juta peserta didik, dengan sisa kuota 8,6 juta peserta didik untuk tahun 2024.

Jumlah penerima bantuan PIP tahun ini meningkat dari 17,9 juta pada tahun 2023 menjadi 18,6 juta peserta didik.

Penambahan kuota ini sebagian besar berasal dari data penerima yang terdaftar dalam data P3KE.

BLT Dana Desa juga sedang dalam tahap pencairan untuk periode ketiga, yaitu Juli hingga September. Penerima manfaat BLT Dana Desa adalah mereka yang tidak menerima bantuan PKH dan memiliki komponen lansia.

Besaran bantuan ini adalah Rp300.000 per bulan, dengan total Rp3,6 juta per tahun. Pemerintah berharap bantuan ini dapat segera tersalurkan kepada mereka yang berhak.

Baca Juga: Penerima KIS Golongan Ini Berkesempatan Dapat 8 Bansos Ini di Bulan Juli, Cek di Sini

Ada wacana dari pemerintah terkait penggunaan data Reksosek (Registrasi Sosial Ekonomi) sebagai data induk yang akan terintegrasi dengan data DTKS, Dukcapil, P3KE, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Dapodik.

Data ini merupakan hasil survei sosial ekonomi kependudukan yang sudah dilakukan sebelumnya.

Diharapkan, data ini akan memberikan kemudahan dan akurasi dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial ke depannya.

Dengan adanya informasi terbaru ini, diharapkan para penerima manfaat bansos dapat lebih memahami dan mengikuti perkembangan program bantuan sosial dari pemerintah.

Meskipun ada beberapa kabar buruk, namun kabar baik terkait pencairan berbagai program bansos di bulan Juli ini membawa harapan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Tetap pantau perkembangan informasi dan pastikan semua proses verifikasi dan pencairan berjalan lancar.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# bantuan
# PKH
# BPNT

News Update

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.