Catat! Link Pengaduan KJP Plus Jika Verifikasi Kelayakan Tidak Sesuai dan Status Penerima Dibatalkan, Peluang Cair Masih Terbuka Lebar

Pengajuan sanggahan KJP Plus Tahap 1 tahun 2024 tekait kegagalan verifikasi karena status kelayakan tidak sesuai fakta di lapangan
Pengajuan sanggahan KJP Plus Tahap 1 tahun 2024 tekait kegagalan verifikasi karena status kelayakan tidak sesuai fakta di lapangan

AYOJAKARTA.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah resmi mencairkan bansos KJP Plus Tahap 1 untuk Gelombang 1 dan 2 secara bertahap.

Dana bansos KJP Plus Tahap 1 Gelombang 1 dan 2 terus disalurkan kepada peserta didik jenjang SD, SMP, SMA, SMK, Sederajat.

Walaupun sudah dicairkan secara bertahap, ternyata banyak KPM yang mengeluh terkait status penerima dibatalkan karena verifikasi kelayakan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Sebagai informasi, program bantuan KJP Plus resmi diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga: Cuan Mengalir! 7 Ide Usaha Paling Menguntungkan Bagi Ibu Rumah Tangga, Bisa Dijadikan Bisnis Sampingan

Sasaran penerima merupakan peserta didik yang masuk dalam keadaan keluarga prasejahtera atau rentan miskin.

Program KJP y disalurkan sebagai upaya pemerataan akses pendidikan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Penerima KJP Plus wajib terdaftar di DTKS Kemensos dan masuk dalam SK pemberian bantuan yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta.

Dikutip AyoJakarta.com dari unggahan Instagram @upt.p4op, pada hari Senin (15/7/24), berikut nominal pencairan KJP Plus Tahap 1 Gelombang 1 dan 2 tahun 2024.

1. SD/SDLB/MI

Rincian:

- Subsidi uang SPP: Rp130ribu per bulan

- Biaya personal dengan total Rp250 ribu perbulan terdiri dari biaya rutin Rp135ribu dan biaya berkala Rp115ribu

- Untuk gelombang 2 ada tambahan SPP untuk swasta Rp130 ribu per bulan

2. SMP/SMPLB/MTs

Rincian:

- Subsidi uang SPP: Rp170ribu per bulan

- Biaya personal dengan total Rp300 ribu perbulan terdiri dari biaya rutin Rp185ribu dan biaya berkala Rp115ribu

- Untuk gelombang 2 ada tambahan SPP untuk swasta Rp170 ribu per bulan

3. SMA/SMALB/MA

- Subsidi uang SPP: Rp290ribu per bulan

- Biaya personal dengan total Rp420 ribu perbulan terdiri dari biaya rutin Rp235 ribu dan biaya berkala Rp185 ribu

- Untuk gelombang 2 ada tambahan SPP untuk swasta Rp290 ribu per bulan

Baca Juga: CATAT! Begini Cara Cek Hasil dan Unduh Sertifikat SKD Sekolah Kedinasan 2024

4. SMK

- Subsidi uang SPP: Rp240ribu per bulan

- Biaya personal dengan total Rp450 ribu perbulan terdiri dari biaya rutin Rp235 ribu dan biaya berkala Rp215 ribu

- Untuk gelombang 2 ada tambahan SPP untuk swasta Rp240 ribu per bulan

5. Peserta PKBM

- Biaya personal Rp300 ribu dengan rincian biaya rutin Rp185ribu dan biaya berkala Rp115 ribu.

Untuk pencairannya, biaya rutin bisa cair maksimal Rp100 ribu per bulan melalui agen Bank DKI terdekat, mesin ATM Bank DKI, atau jaringan Prima ATM di seluruh Indonesia.

KJP Plus Tahap 1 Gelombang 1 dan 2 tahun 2024 telah dicairkan secara bertahap.

Untuk pencairan gelombang 1, sebanyak 460.143 peserta didik jenjang SD, SMP, SMA, SMK Sederajat yang menerima dana KJP plus.

Sedangkan untuk gelombang 2, KJP Plus Tahap 1 dicairkan kepada 70.506 peserta didik..

Akan tetapi tidak semua KPM menerima pencairan dana KJP Plus Tahap 1 Gelombang 1 dan 2.

Beberapa KPM mengeluhkan terkait status penerima dibatalkan karena kegagalan verifikasi status kelayakan.

Baca Juga: Tes Penglihatan : Mata Kamu Terasa Lelah? Coba Cari Angka Pada Gambar Ini Untuk Membuktikannya!

Hal ini terlihat dari komentar yang ditulis beberapa akun Instagram yang menyebutkan bahwa status penerima KJP Plus miliknya dibatalkan.

"Udh di cek di web kjp barusan, datanya dibatalkan sebagai penerima KJP. padahal butuh yak rumah ngontrak, bapaknya ojol, emaknya kuli nyuci piring. Alasannya rumah ber AC, listrik 1.300 watt, padahal rumah ngontrak kamar 2 gak pakai AC, 800 ribu per bulan," tulis akun Instagram@araf**_alifa***** dikutip AyoJakarta.com dari unggahan feed Instagram @disdikdki.

Komentar salah satu akun Instagram tersebut ditanggapi oleh admin Instagram @disdikdki.

Dalam balasan komentar menyebutkan bahwa jika KPM merasa ada ketidaksesuaian kelayakan verifikasi kelayakan calon penerima KJP Plus Tahap 1 tahun 2024 maka bisa mengajukan sanggahan dengan mengisi formulir pada link https://tiny.cc/formtanggapankelayakankjp.

Pengisian formulir ini tidak mengubah penetapan penerima KJP Plus Tahap 1 tahun 2024.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# link pengaduan
# tidak sesuai
# status penerima
# Verifikasi
# kjp plus

News Update

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.