KIP dan PIP Bakal Dicairkan Awal September 2024, Inilah 5 Penyebab Bantuan Pendidikan Gagal Cair ke Rekening Peserta Didik

Bantuan sosial yang juga menjadi andalan masyarakat salah satunya adalah Program Indonesia Pintar (PIP) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Bantuan sosial yang juga menjadi andalan masyarakat salah satunya adalah Program Indonesia Pintar (PIP) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP).

AYOJAKARTA.COM -- Program bantuan sosial yang juga menjadi andalan masyarakat salah satunya adalah Program Indonesia Pintar (PIP) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Kabar baiknya lagi, diinformasikan jika PIP untuk Termin 2 Tahun 2024 akan segera disalurkan kepada para penerima pada awal September 2024 ini.

Namun di sisi lain banyak sekali pertanyaan dari orang tua siswa yang menunggu pencairan KIP namun tidak kunjung cair, bahkan ada yang memiliki kartu KIP dan hanya sekali cair.

Baca Juga: 10 Provinsi yang Paling Banyak Menerima Peserta KIP Kuliah Berdasarkan Hasil Tes Tahun 2024

Tidak sedikit juga para pemilik KIP yang tidak pernah cair bantuannya selama menempuh pendidikan di sekolah.

Lantas kira-kira kenapa dan apa penyebab para pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) tersebut tidak cair bantuannya?

Kemudian apakah ada tanda-tanda dari pemilik KIP yang bisa dideteksi sehingga bisa tahu penyebab bantuan tidak cair?

Dikutip dari tayangan Youtube INFO BANSOS pada Selasa, 3 September 2024, diinformasikan bahwa sebenarnya siapapun penerima KIP memiliki resiko yang sama, yaitu saldo bantuan tidak cair atau masuk ke rekening.

Baca Juga: KIP dan PIP Cair Awal September 2024, Siswa SD hingga SMA Siap Terima Bantuan Pendidikan hingga Rp1,8 Juta

Namun terdapat beberapa penyebab bantuan PIP tidak kunjung cair yang tentunya wajib diketahui para penerima bantuan.

TIDAK ADA USULAN LANJUTAN

Penyebab pertama yang membuat bantuan PIP tidak bisa cair adalah tidak adanya usulan lanjutan dari sekolah.

Bantuan PIP tidak akan cair jika sekolah tidak akan mengusulkan usulan lanjutan sebagai penerima meskipun sekolah memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Baca Juga: Tak Lolos SNBP, SNBT dan Jalur Mandiri? Ini 15 Perguruan Tinggi Swasta Penerima KIP Kuliah!

Mereka (para penerima PIP) perlu melaporkan keikutsertaan mereka kembali ke pihak sekolah, nah inilah yang sering diabaikan untuk melaporkan penerima jika masih membutuhkan bantuan KIP.

Selain itu, terkait data siswa penerima KIP juga bisa menjadi penyebab bantuan PIP peserta didik gagal cair.

Atau bisa dikatakan pada kasus ini merupakan kelalaian dari pihak operator Dapodik yang lupa memberikan tanda centang layak PIP di aplikasi Dapodik si anak pelajar.

Baca Juga: Tahun Ajaran Baru Sudah Dimulai, Segera Ajukan KIP Sekarang Juga! Ini Dia Syarat dan Cara Mendaftarnya

Sebagaimana disampaikan Ketua tim kerja Program Indonesia Pintar (PIP) Puslapdik Kemendikbud Ristek yang telah mengingatkan Dinas Pendidikan serta satuan-satuan pendidikan agar bijaksana dalam memberikan centang layak PIP di Dapodik.

Pasalnya satuan pendidikanlah yang sangat mengetahui bagaimana kondisi peserta didiknya, sehingga jangan sampai ada peserta didik yang layak namun tidak dicentang layak PIP sehingga gagal memperoleh bantuan.

NISN TIDAK VALID

Pada saat mengajukan PIP, siswa harus memastikan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang mereka daftarkan valid sesuai dengan data resmi di nisn.data.kemdikbud.go.id.

Baca Juga: Cara Mudah Dapat Beasiswa KIP Kuliah di Institut Teknologi Telkom Purwokerto

NIK TIDAK VALID DUKCAPIL DTKS

Penyebab selanjutnya adalah NIK tidak valid, yang biasanya menjadi masalah umum penerima bansos menjadi gagal cair termasuk bantuan PIP-nya.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid itu akan menimbulkan masalah, dan untuk solusinya tentu melakukan verifikasi secara mandiri atau melalui bantuan operator sekolah.

TIDAK MELAKUKAN AKTIVASI REKENING PENERIMA PIP

Proses aktivasi rekening ini diperlukan untuk pencairan dana PIP, dan jika tidak dilakukan bisa menyebabkan bantuan gagal cair.

Baca Juga: Tinggal 2 Hari Lagi! Beasiswa KIP Kuliah di Kampus Telkom Purwokerto Segera Ditutup, Daftar Sekarang!

Seperti kasus pada penyaluran PIP tahun 2023, sebanyak 531 ribu siswa atau 2,9 persen penerima SK nominasi utamanya jenjang SD tidak melakukan aktivasi rekening sehingga dana Rp325 miliar dikembalikan ke kas umum negara.

TIDAK DIAMBIL SESUAI JADWAL

Tidak mengambil dana bantuan PIP sesuai batas waktu yang ditentukan ternyata juga menjadi penyebab bantuan PIP gagal cair.

Jadi penerima PIP harus mengambil dana sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan karena jangan sampai dana kembali ke kas negara baru menyempatkan mengurus pencairan.

Baca Juga: Ingin Gratis Biaya Kuliah di Unair? KIP Kuliah 2024 Mandiri Universitas Airlangga Dibuka, Cek 12 Ketentuannya

Selain itu peserta didik tidak memenuhi syarat sebagai penerima PIP juga menjadi penyebab dana bantuan gagal cair.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# KIP
# KIP
# Bantuan
# cair
# cair
# PIP

News Update

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.