Saldo Bansos PKH Turun? Ini 5 Alasan Mengapa Pencairan Berkurang di September-Oktober 2024

Ilustrasi KPM Bansos PKH
Ilustrasi KPM Bansos PKH

AYOJAKARTA.COM - Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) mungkin akan menemukan bahwa pencairan bansos berkurang.

Bansos yang diterima pada periode September-Oktober 2024 lebih sedikit dibandingkan tahap sebelumnya.

Namun para penerima bansos tak perlu khawatir soal penurunan pencairan bansos ini.

Ada baiknya memahami beberapa alasan utama yang bisa menjelaskan penurunan jumlah bantuan ini.

Baca Juga: Aturan Terbaru Penyaluran Bansos PKH dan BPNT, Pemilik KKS Baru Dapat Saldo Lebih Banyak?

Dikutip Ayojakarta.com dari YouTube INFO BANSOS pada Kamis 5 September 2024, berikut ulasan lengkapnya.

Ada beberapa alasan mengapa penerima PKH periode September-Oktober 2024 akan menerima lebih sedikit dibandingkan yang diterima tahap sebelumnya.

Pertama, penyesuaian data penerima merupakan salah satu faktor penting.

Pemerintah secara berkala melakukan verifikasi dan validasi data untuk memastikan bantuan disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan.

Baca Juga: Kabar Gembira! 4 Bansos Ini Mulai Disalurkan, Jangan Lewatkan Pencairan PKH dan BPNT September 2024

Jika selama proses ini ditemukan perubahan dalam kondisi ekonomi atau status sosial penerima seperti peningkatan penghasilan keluarga atau anggota keluarga yang tak lagi memenuhi syarat, jumlah bantuan bisa disesuaikan atau bahkan dihentikan.

Kemudian, perubahan komponen bantuan juga berperan.

PKH terdiri dari beberapa komponen yang disesuaikan dengan kondisi keluarga seperti jumlah anak yang bersekolah, balita, lansia atau disabilitas.

Jika terdapat perubahan dalam jumlah atau status anggota keluarga seperti anak yang lulus sekolah atau balita yang beranjak dewasa, komponen bantuan yang diterima akan berkurang.

Baca Juga: Waduh! Penerima Bansos PKH September-Oktober 2024 Mungkin Mendapat Bantuan Lebih Sedikit, Ini 5 Alasan Utamanya

Jika anak yang sebelumnya terdaftar sebagai siswa SMA telah lulus dan datanya tak lagi aktif di Dapodik, maka bantuan untuk kategori tersebut akan berhenti sehingga mengurangi jumlah bantuan yang diterima.

Selain itu, kematian anggota keluarga terutama lansia dapat mengurangi nominal bantuan PKH.

Penurunan jumlah anggota keluarga yang memenuhi syarat berakibat pada bantuan yang diterima.

Jika penerima sebelumnya menerima bantuan untuk dua lansia dan salah satunya meninggal dunia, jumlah bantuan akan berkurang sesuai perubahan jumlah kategori yang memenuhi syarat.

Baca Juga: MANTAP! Terpantau Hari Ini Saldo Bansos PKH Komponen Ini Masuk ke Kartu KKS dan 2 Bantuan Lainnya Juga Dicairkan!

Perubahan usia anak juga menjadi faktor, bantuan untuk anak usia dini di bawah 6 tahun akan berhenti jika anak tersebut telah melewati batas usia dan belum memasuki jenjang sekolah dasar.

Terakhir, perubahan kebijakan pemerintah seperti kriteria kelayakan atau besaran bantuan dapat mempengaruhi jumlah bansos yang diterima.

Misalnya, penyesuaian kebijakan terkait dengan kriteria kelayakan atau besaran bantuan.

Oleh karena itu, penting memastikan data kependudukan dan status anggota keluarga yang terdaftar di DTKS selalu diperbarui.

Baca Juga: Hasil Cek Saldo Bansos PKH BPNT Hari Ini! Apakah Sudah Ada Pencairan Bantuan Lagi di KKS dan Sudah Mulai Berubah untuk Alokasi September-Oktober?

Dengan memahami alasan-alasan tersebut, penting bagi penerima bantuan PKH untuk memastikan data kependudukan dan informasi anggota keluarga yang terdaftar di DTKS selalu diperbarui.

Ini akan membantu memastikan bantuan yang diterima sesuai kondisi terkini.

Dalam menghadapi perubahan ini, diharapkan semua pihak dapat memahami dan mempersiapkan diri untuk penyesuaian yang mungkin terjadi.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Alasan
# KPM
# PKH
# Bansos
# pencairan

News Update

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).