Bukan PKH atau BPNT! Hasil Cek Saldo di Rekening Bank BRI dan BNI: Ada Bantuan Rp450 Ribu hingga Rp1,8 Cair untuk KPM Ini

Ilustrasi. Bansos PKH dan BPNT
Ilustrasi. Bansos PKH dan BPNT

AYOJAKARTA.COM - Ada beberapa bantuan sosial yang disalurkan kepada para keluarga penerima manfaat melalui PT Pos Indonesia dan ada juga yang melalui KKS atau bank penyalur.

Tidak sedikit pada penerima bantuan sosial yang bantuannya cair melalui rekening bank penyalur mencoba mengecek kartu KKS-nya.

Perlu diketahui bahwa ada sejumlah bansos yang penyalurannya melalui kartu ATM atau KKS merah putih.

Salah satunya adalah bantuan PKH maupun BPNT yang disalurkan melalui rekening bank penyalur atau melalui ATM kartu KKS merah putih mulai dari BRI, BNI, Mandiri dan juga BSI.

Baca Juga: Kena Masalah Pembubuhan E-Meterai? Ini Dia Penyebab yang Bikin Kamu Gagal!

Selain bantuan PKH dan BPNT ada juga bantuan lain yang turut disalurkan melalui kartu KKS merah putih, seperti bantuan Atensi YAPI yang penyaluran bantuannya melalui Bank Mandiri.

Ada juga bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dicairkan juga melalui rekening bank penyalur, mulai dari Bank BSI, BRI, BNI, dan Mandiri.

Ada salah satu KPM yang sengaja mengecek kartu ATM miliknya, dan ternyata setelah dicek ada saldo masuk di kartu rekening KKS miliknya.

Dikutip Ayojakarta.com dari YouTube DIARY BANSOS pada Minggu 8 September 2024, bansos yang dimaksud bukan PKH maupun BPNT tetapi bantuan PIP.

Baca Juga: KPM BAHAGIA! Ini Dia Prediksi Tanggal dan Alur Pencairan PKH BPNT Periode September-Oktober Via Kartu KKS!

Sebagai informasi, untuk semua bantuan PIP dicairkan melalui tiga bank penyalur dan khusus untuk Provinsi Aceh disalurkan melalui Bank BSI.

Secara umum bantuan PIP untuk jenjang SD dan SMP sederajat penyaluran bantuannya melalui Bank BRI.

Sementara bantuan PIP untuk jenjang SMA dan SMK sederajat penyaluran bantuannya melalui Bank BNI dan ada juga yang sebagian disalurkan melalui Bank Mandiri.

Terpantau pada hari kemarin ada saldo masuk ke rekening simpanan pelajar (simpel) Bank BRI dan BNI.

Ada penerima yang mengunggah bukti struk penarikan di media sosial dengan nominal bantuan Rp450  di tanggal 6 September 2024. Untuk nominal Rp450 ribu, dipastikan penerima memiliki anak sekolah jenjang SD sederajat.

Selain itu ada juga KPM yang mengunggah bukti penarikan dengan nominal Rp1,8 juta di tanggal 7 September 2024, bisa dipastikan merupakan pencairan PIP untuk jenjang SMA atau SMK sederajat.

Perlu dipahami bahwa penerima bantuan PIP yang cair di awal September 2024 merupakan siswa atau siswi yang masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP di tahun 2024 yang telah selesai melakukan aktivasi rekening simpel terakhir di tanggal 30 Juni 2024.*** 

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# bantuan sosial
# PKH
# BPNT

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.